Sekolah Rakyat Perlu Terhubung dengan Dunia Kerja

JAKARTA-Gagasan Sekolah Rakyat Presiden Prabowo merupakan langkah positif dan sangat dibutuhkan masyarakat miskin. Karena itu perlu kontinu dan terhubung dengan dunia kerja.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menuturkan prinsipnya, masyarakat butuh pendidikan yang berkualitas, dimana kualitas pendidikan dilihat dari 3 aspek penting; kemampuan berpikir (critical thinking). Kemampuan aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan ketiga, memungkinkan akses jejaring sosial yang luas sehingga bisa mengembangkan kapasitasnya ketika masuk ke dunia kerja. 

"Sekolah rakyat, apalagi dalam bentuk sekolah berasrama yang gratis sangat dibutuhkan masyarakat miskin, hanya saja nanti perlu dipikirkan kontinuitasnya misal sampai jenjang SMK mereka bisa mengakses pekerjaan apa? atau bagi yang mereka akan melanjutkan perguruan tinggi bisa diakseskan dengan sekolah vokasional atau beasiswa dengan kampus-kampus terbaik,"ucap Hafidz pada Koran Jakarta, Selasa (11/3).

 Misalnya terang Hafidz, yang sudah berhasil SMK Jateng, yang sepenuhnya gratis berasrama dan diambil dari keluarga miskin, sekolah yang dibuat di era Gubernur Ganjar Pranowo ini memiliki akses dengan penyaluran tenaga kerja ke beberapa negara, seperti Korea dan jepang, serta kerjasama dengan berbagai industri. Bagi yang mau melanjutkan sekolah juga diakseskan beasiswa ke kampus yang relevan, ini dapat memperbaiki nasib anak dari keluarga miskin untuk melakukan lompatan ekonomi.

 Namun, pekerjaan rumah terbesar Pemerintahan pak Prabowo di pendidikan adalah menata ekosistem pendidikan yang eksis saat ini agar lebih berkualitas, memastikan anggaran pendidikan 20 persen di pusat dan daerah benar-benar dirasakan dan bermanfaat, khususnya bagi keluarga miskin untuk menikmati pendidikan berkualitas.

Diketahui, Presiden RI, Prabowo Subianto pada Senin (10/3) memanggil beberapa menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas mengenai program Sekolah Rakyat. 

Dalam rapat tersebut, Presiden meminta para menteri mematangkan program tersebut agar Sekolah Rakyat sudah dijadwalkan bisa beroperasi efektif pada tahun ajaran 2025-2026 atau Juli 2025.

Rapat itu diantaranya membahas lokasi-lokasi sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

Dalam rapat itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan kepada Presiden mengenai 53 lokasi di sejumlah daerah yang siap menyelenggarakan program sekolah rakyat. Jumlah itu jelasnya bisa terus bertambah karena kementerian akan terus berkoordinasi dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan.

“Pada prinsipnya, Bapak Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” kata Syaifullah.

Penyelenggaraan program sekolah rakyat paparnya tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.

Sekolah Rakyat juga terangnya untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin esktrem dengan biaya gratis. Gus Ipul memastikan siswa tak dibebani biaya seragam hingga makan dan minum.

Skema Kurikulum

Dalam kesempatan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti menyebutkan ada dua skema kurikulum yang dapat diadopsi di sekolah rakyat (SR). Dua kurikulum itu bisa berasal dari institusinya atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul, itu berarti ikut Mendiktisaintek. Akan tetapi, juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini yang digagas Kemendikdasmen,” kata Muti.

Perbedaan kedua kurikulum itu terletak pada standar yang diterapkan. Misalnya, kurikulum sekolah unggul Kemendiktisaintek itu standarnya adalah standar internasional.

Ia menyebutkan beberapa standar internasional tersebut, di antaranya pelajar yang disiapkan untuk berasrama dan pendidikan yang disiapkan sudah punya standar tinggi. Bahkan, mencakup potensi mendatangkan guru asing dari luar negeri untuk berkolaborasi dengan guru lokal.

Sementara itu, untuk kurikulum yang disiapkan oleh Kemendikdasmen, kurikulum standar nasional yang dikenal dengan nama Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum tersebut dirancang dapat mewadahi seluruh kebutuhan peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.