Kurs Rupiah Catat Rekor Terburuk Sejak Krisis Moneter 1998

JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada penutupan akhir pekan ini, Jumat (28/2) anjlok ke level 16.596 per dollar Amerika Serikat (AS), terburuknya sejak tahun 1998. Kekhawatiran mengenai tata kelola yang baik atau Good Corporate Government (GCG) hingga kebijakan tarif AS menjadi sentimen yang menekan rupiah.

Rupiah dalam sepekan di pasar spot pun sudah melemah 1,7 persen dan koreksi 1,75 persen di sepanjang Februari 2025. Koreksi rupiah itu menempatkannya sebagai mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia pada Februari 2025.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, rupiah tertekan oleh arus keluar dana asing di pasar saham domestik, merespon penurunan peringkat MSCI saham Indonesia oleh Morgan Stanley.

Pelemahan rupiah juga diperburuk oleh penguatan dollar AS akibat kekhawatiran perang dagang.

“Trump yang mengonfirmasi tarif Kanada dan Meksiko tetap dimulai pada 3 Maret 2025 serta tambahan 10 persen tarif ke Tiongkok serta 25 persen tarif global untuk aluminium dan baja,” katanya.

Kurang Hati-hati

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi mengatakan, keterpurukan nilai tukar selama Februari menunjukkan kekurang hati-hatian dalam kebijakan moneter.

“Pemangkasan suku bunga yang agresif di saat ketidakpastian global berdampak pada melemahnya daya tarik aset rupiah bagi investor asing sehingga terjadi capital outflow yang menekan nilai tukar rupiah,”tegas Badiul.

Depresiasi rupiah 1,7 persen selama Februari juga menunjukkan rendahnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

“Jika masalah ini berakar pada kasus-kasus korporasi besar atau lembaga keuangan maka perlu langkah cepat memitigasi dari otoritas transparansi, pengawasan, dan kepastian hukum,” ungkap Badiul.

Saat rupiah menjadi mata uang paling dalam pelemahannya di Asia, maka itu sebagai alarm serius bahwa tekanan yang dialami Indonesia lebih besar dibandingkan negara negara lain di kawasan Asia.

“Tekanan ini bisa dipengaruhi faktor domestik dan luar, termasuk defisit transaksi berjalan, kurangnya respon kebijakan fiskal yang efektif, atau spekulasi pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia,”papar Badiul.

Menurut Badiul, BI sangat penting melakukan evaluasi stance kebijakan moneter untuk mengurangi volatilitas rupiah, dalam hal ini mencakup menjaga keseimbangan suku bunga dan stabilitas nilai tukar.

Kebijakan agresif pemerintah misalnya pembentukan BPI Danantara sepertinya tidak mendapat respons positif investor sehingga, tidak bisa mendongkrak kondisi rupiah. Pemerintah perlu melakukan perbaikan tata iklim investasi dan tata kelola ekonomi guna mengembalikan kepercayaan pasar.

“Koordinasi fiskal dan moneter harus diperkuat agar kebijakan yang diambil tidak saling bertentangan dan justru memperburuk kondisi ekonomi,”pungkasnya.