Kurangi Kebergantungan Impor, RI Punya Potensi Besar untuk Swasembada Pangan

JAKARTA-Indonesia punya potensi produksi pangan yang besar untuk swasembada dan feeding the world. Namun, kinerja sektor pangan kurang baik akibat adanya berbagai tantangan yang ada. Padahal, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia karena menentukan kesehatan dan kecerdasan.

Hal tersebut disampaikan Menteri KKP 2001-2004 dan Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri, dalam pembukaan Focus Group Discussian Panen News ‘Pangan Berdaulat, Nusantara Kuat’ di Jakarta Kamis, (27/2)

Menurut Rohmin, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, karena sangat menentukan kesehatan dan kecerdasannya. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif. “Dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera,” kat Rohmin. 

Karena itu sangat tepat, lanjut Rohmin, bila Presiden RI pertama, Soekarno saat berpidato pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian UI di Bogor pada 27 April 1952 melontarkan pernyataan profetik, bahwa ‘Urusan Pangan adalah Hidup-Matinya Sebuah Bangsa’. 

“Pernyataan itu kemudian terlegitimasi oleh hasil penelitian FAO (2000) yang mengungkapkan, bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta orang akan sulit atau tidak mungkin bisa maju, makmur, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor,” lanjutnya. 

Sementara itu, kata Rohmin, Perubahan Iklim Global yang mengancam produksi pangan dunia, dan tensi geopolitik yang kian meruncing seperti perang Rusia vs. Ukraina dan invasi Israel terhadap Palestina yang telah mendisrupsi rantai pasok pangan global semakin menempatkan urusan pangan sebagai tantangan eksistensial kemanusiaan. 

Semakin banyak negara pengekspor pangan seperti Rusia, India, Kanada, dan Thailand mulai menyetop ekspor pangannya, demi mengamankan kebutuhan pangan domestiknya. 

Sebagai negara bahari dan agraris tropis terbesar di dunia dengan lahan darat dan perairan yang subur, mestinya Indonesia bukan hanya dapat berswasembada pangan, tetapi juga menjadi pengekspor pangan ke seluruh dunia – feeding the world.

“Ironisnya, alih-alih berdaulat pangan, Indonesia justru memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah, semakin bergantung pada pangan impor, dan mayoritas petani serta nelayan nya masih miskin. Kita menjadi bangsa pengimpor pangan terbesar di dunia,” katanya. 

Ia menegaskan, setiap tahun Indonesia mengimpor sedikitnya 3 juta ton beras, 5 juta ton gula, 1,5 juta ton kedelai, 2,3 juta ton jagung, 8 juta ton gandum, 0,5 juta ton bawang putih, 1 juta ekor sapi, dan 2,8 juta ton garam. Sekitar 70 persen buah-buahan yang beredar di pasar-pasar di Nusantara berasal dari impor. 

“Kerugian yang ditimbulkan akibat ketergantungan kita pada pangan impor pun bukan alang kepalang. Mulai dari penghamburan devisa, memarginalkan petani dan nelayan, memandulkan sektor pertanian, gizi buruk, rendahnya kemampuan literasi sampai dengan kedodorannya daya saing bangsa,” tegasnya.

Menurut Rohmin, akar masalah pangan penyebab paradoks di bidang pangan sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Pangan sebagai sebuah sistem, pada subsistem produksi (on-farm) nya menghadapi masalah serius berupa semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya. 

Mayoritas petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya berskala usaha kecil dan mikro serta menjalankan usaha nya secara tradisional. Unit usahanya tidak memenuhi economy of scale, tidak menggunakan teknologi budidaya yang terbaik dan mutakhir, tidak menerpakan ISCM (Integrated Supply Chain Management System), dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. 

Maka, menurutnya, pembangunan bidang pangan mesti diarahkan untuk mencapai lima tujuan yakni menghasilkan berbagai komoditas dan produk olahan pangan yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor, mensejahterakan seluruh petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya, meningkatkan kontribusi sektor pangan terhadap perekonomian nasional (PDB, nilai ekspor, dan lapangan kerja), meningkatkan status gizi dan kesehatan rakyat dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. 

Sekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Zaenal mengatakan, dalam Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 tahun 2025, Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% dan melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.

Tujuannya adalah menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di 1 Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan serta memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya.

Urban Farming

Kepala Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan & Perikanan KKP RI A. Rita Tisiana Dwi Kuswardhani menambahkan, urban farming atau pertanian perkotaan merupakan praktik bercocok tanam dan memelihara hewan ternak di perkotaan. 

“Urban farming dapat menjadi solusi ketahanan pangan di perkotaan karena dapat memanfaatkan lahan terbatas melalui praktik budidaya, pemrosesan dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Urban farming meliputi pertanian, peternakan dan perikanan,” kata Rita.