Presiden Prabowo Minta Perang pada Judi “Online” Diperkuat

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar perang terhadap judi online (daring) untuk lebih diperkuat lagi. Langkah yang dilakukan tidak sebatas pada penutupan situs atau aplikasi judi online, tetapi mencakup yang lebih luas.

“Tadi Bapak (Presiden Pra­bowo) minta itu, jadi perang sama judi online dikuatkan lagi,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2).

Hasan mengatakan bahwa Presiden menekankan langkah yang diambil tidak hanya terbatas pada penutupan situs atau aplikasi judi online, tetapi juga mencakup penelusuran terhadap gerbang pembayaran (payment gateway) dan aliran uang yang terkait dengan praktik judi online.

Menurut Hasan, hal ini menunjukkan keseriusan pe­merintah dalam memerangi judi online.

Selain itu, kata dia, kerja sama dengan berbagai negara untuk mengatasi masalah ini juga harus terus dilakukan, mengingat banyak operator judi online yang beroperasi di luar negeri. “Jadi bukan cuma sendirian Indonesia, tapi ada juga kerja sama dengan berbagai negara,” kata dia.

Hasan mengatakan kerja sama internasional ini dinilai penting dan menjadi salah satu perintah langsung dari Presiden Prabowo.

Pada hari Senin ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas sekaligus makan siang bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.

Tradisi baru ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarmenteri dalam suasana yang lebih santai, tetapi tetap produktif.

Keseriusan Pemerintah

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa payung hu­kum yang mengatur soal pe­nanganan judi online akan segera diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

“Presiden kembali membahas tentang perkembangan pena­nganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP,” kata Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Dalam rapat tersebut, kata Meutya, Presiden Prabowo membahas perkembangan penanganan judi daring yang menjadi perhatian pemerintah.

Menurut Meutya, Presiden Prabowo menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi judi online (judol).

Sejauh ini, Pemerintah telah melakukan pemblokiran hampir satu juta situs judi da­ring. Namun, menurut Meutya, langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, pendekat­an kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat.

Guna memberikan perlindungan ruang digital untuk anak, berbagai platform media pun telah diwajibkan untuk melakukan pemblokiran secepatnya jika terdapat konten pornografi maupun judi daring.

“Nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi. Kalau ada kon­ten yang terkait dengan por­nografi anak ataupun judi ­online??, mereka diwajibkan untuk me­lakukan take down dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Meutya.

Sebelumnya, Pusat Pela­poran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) me­n­yatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) me­ngenai perputaran uang judi online (judol) menjadi aset kripto. “Sudah kami kirim ke APH,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (7/2).

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa uang hasil judi daring sebesar 28,48 triliun rupiah telah dialihkan menjadi aset kripto selama 2024.

Adapun total perputaran dana judi online berdasarkan data PPATK, kata dia, mencapai 359,8 triliun rupiah.

Kemudian, kata Ivan, sebanyak 14,73 triliun rupiah dialihkan menjadi valuta ­asing, dan diduga dipakai untuk kebutuhan operasional judi daring.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung turut menyoroti aliran dana ilegal melalui ekosistem kripto. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Asep Nana Mulyana, mengung­kapkan terdapat aliran dana ilegal melalui ekosistem kripto yang menyebabkan kerugian ­negara hingga 1,3 triliun ­rupiah. Ant/S-2