Trump Perintahkan Pembukaan Pusat Penahanan Imigran di Teluk Guantanamo

WASHINGTON - Presiden Donald Trump pada hari Rabu (29/1) telah menandatangani perintah eksekutif untuk mempersiapkan fasilitas penahanan di Teluk Guantanamo,  untuk menampung hingga 30.000 imigran yang dideportasi dari Amerika Serikat.

Dari The Guardian,  sebelumnya Trump mengisyaratkan bahwa ia bermaksud mengeluarkan perintah yang menginstruksikan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk membuka sebuah pusat guna "menahan para imigran ilegal kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika".

"Beberapa di antaranya sangat buruk, kami bahkan tidak percaya negara (asal) akan menampung mereka karena kami tidak ingin mereka kembali," katanya. 

"Jadi kami akan mengirim mereka ke Guantánamo. Ini akan segera menggandakan kapasitas kami."

Pos terdepan pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo, di tenggara Kuba, sudah memiliki fasilitas yang digunakan untuk menampung para migran yang ditangkap di laut, yang terpisah dari penjara keamanan tinggi untuk tersangka terorisme asing yang didirikan setelah serangan 11 September oleh Al-Qaida di AS.

Fasilitas penahanan imigran yang dirahasiakan itu tidak muncul dalam laporan publik pemerintah, dan rinciannya baru-baru ini muncul, termasuk tentang kondisi yang mengkhawatirkan. Hingga Februari 2024, empat orang ditahan di fasilitas itu, New York Times melaporkan , mengutip departemen keamanan dalam negeri.

Trump membuat pengumuman tersebut saat menandatangani Undang-Undang Laken Riley , yang mengamanatkan penahanan imigran ilegal yang didakwa melakukan kejahatan terkait pencurian. Undang-undang tersebut dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan berusia 22 tahun dari Georgia yang dibunuh pada tahun 2023 oleh seorang imigran ilegal dari Venezuela.

Perintah Trump pada hari Rabu menandai upaya terbaru oleh pemerintahan baru untuk memenuhi ancaman yang dijanjikan presiden untuk mengusir jutaan orang dari negara tersebut.

Sejak menjabat pada 20 Januari, Trump telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang ditujukan untuk menindak tegas imigrasi, termasuk mendeklarasikan "darurat nasional" yang membuka jalan untuk mengirim pasukan AS ke perbatasan selatan , menangguhkan program pemukiman kembali pengungsi , dan mencabut status perlindungan sementara bagi orang-orang yang melarikan diri dari krisis kemanusiaan .

Menurut informasi terbaru Pentagon pada tanggal 6 Januari, 15 tahanan masih berada di Guantánamo, jumlah tahanan terkecil dalam 22 tahun sejarah fasilitas tersebut. Selama minggu-minggu terakhir masa jabatannya, Joe Biden mempercepat pemindahan tahanan Guantánamo ke negara ketiga.