Harus Gerak Cepat, Kepri Butuh 253 Dapur Umum untuk Makan Bergizi Gratis

Tanjungpinang - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Andi Agung mengatakan daerah itu membutuhkan sekitar 253 layanan dapur umum untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi para peserta didik tempatan.

Jumlah dapur umum itu akan disebar di tujuh kabupaten/kota setempat, meliputi Kabupaten Bintan direncanakan memiliki 22 unit dapur umum, Karimun 32 unit, Anambas 19, Lingga 33, Natuna 19, Tanjungpinang 19, dan Batam 109 unit.

"Dari total target 5.000 dapur umum makan bergizi gratis yang akan dioperasikan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun ini, sebanyak 253 di antaranya berada di Kepri," kata Agung di Tanjungpinang, Senin.

Ia menjelaskan setiap dapur umum dirancang untuk menyiapkan 3.000 paket makan bergizi gratis setiap harinya, yang kemudian didistribusikan kepada seluruh siswa se-Kepri, termasuk sekolah-sekolah di daerah pulau terpencil dengan jumlah siswa yang sedikit, tetap menerima jatah makan bergizi gratis.

"Terkait penyalurannya, terutama untuk pulau- pulau terluar, masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN)," ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepri Rika Azmi menyampaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap, dengan target capaian 19 persen pada tahun 2025, 40 persen pada tahun 2026, 60 persen pada tahun 2027, 80 persen pada tahun 2028 dan selesai 100 persen pada tahun 2029.

Khusus di Kepri untuk tahun 2025, program ini ditargetkan menyasar sekitar 98.068 dari total 516.149 orang peserta didik, termasuk siswa PAUD, TK, dan SD sebagai prioritas utama hingga lima tahun ke depan.

"Semoga pada tahun 2029, program makan bergizi gratis di Kepri dengan 516.149 orang peserta didik selesai sesuai target yang telah ditetapkan," ujar Rika.

Rika menyampaikan bahwa peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program itu sangat strategis. Pemerintah daerah bertanggung jawab mendukung pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPTG) atau dapur umum, mempercepat perizinan pendirian kantor perwakilan dan satuan pelayanan, memutakhirkan data kelompok sasaran, serta menyusun kebijakan penyelenggaraan program di tingkat lokal.

Pemerintah daerah juga berperan dalam pemberdayaan petani, peternak dan nelayan lokal untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi.

"Selain itu, kami turut melakukan pengukuran antropometri, sertifikasi higienis dan inspeksi kesehatan lingkungan di dapur umum,” ujar Rika.