Pemerintah Sementara Suriah Berjanji Tegakkan Aturan Hukum

DAMASKUS - Pemerintah sementara Suriah pada Kamis (12/12) berjanji untuk menegakkan aturan hukum setelah bertahun-tahun terjadi pelanggaran di bawah presiden terguling Bashar al-Assad, sementara negara-negara G7 mendorong terlaksananya transisi yang inklusif di Suriah.

Pernyataan pemerintah sementara itu diutarakan setelah al-Assad melarikan diri dari Suriah setelah terjadi erangan kilat yang dipelopori kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan sekutunya, yang secara tiba-tiba mengakhiri lima dekade kekuasaan tangan besi klannya.

Warga Suriah di seluruh negeri dan di seluruh dunia bersorak dalam perayaan setelah melalui era di mana tersangka pembangkang dipenjara atau dibunuh, dan hampir 14 tahun perang yang menewaskan 500.000 orang dan membuat jutaan orang mengungsi.

"Kami hidup dalam penindasan, kami tidak dapat bebas berbicara," kata Ibtissam Kaab, penduduk kampung halaman Assad di Qardaha, kepada AFP. "Setiap kali kami ingin berbicara, mereka mengancam akan menyakiti kami dan anak-anak kami," imbuh dia.

Juru bicara pemerintah baru mengatakan kepada AFP pada Kamis bahwa konstitusi dan parlemen negara itu akan ditangguhkan selama masa transisi tiga bulan. "Sebuah komite peradilan dan hak asasi manusia akan dibentuk untuk memeriksa konstitusi dan kemudian memperkenalkan amandemen," kata Obaida Arnaout kepada AFP.

Berbicara di markas besar televisi negara, yang direbut oleh otoritas pemberontak baru, Arnaout mengatakan mereka akan menerapkan aturan hukum. "Semua orang yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Suriah akan diadili sesuai hukum," tegas dia.

Ketika ditanya tentang kebebasan beragama dan pribadi, Arnaout berkata "kami menghormati keberagaman agama dan budaya di Suriah," seraya menambahkan bahwa kebebasan tersebut tidak akan berubah.

Sementara itu para pemimpin negara-negara G7 pada Kamis mengatakan bahwa mereka siap mendukung transisi menuju pemerintahan yang inklusif dan non-sektarian di Suriah.

Dalam sebuah pernyataan, mereka menyerukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dan kaum minoritas, sambil menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban rezim Assad atas kejahatannya.

Para penguasa baru di Suriah juga telah menjanjikan keadilan bagi para korban pemerintahan Assad, dengan pemimpin HTS, Abu Mohammed al-Jolani, bersumpah bahwa pejabat yang terlibat dalam penyiksaan tahanan tidak akan diampuni.

Jolani, yang kini menggunakan nama aslinya Ahmed al-Sharaa, juga mendesak negara-negara lain untuk menyerahkan siapa pun dari para penjahat yang mungkin telah melarikan diri sehingga mereka dapat diadili.

Hentikan Kegiatan

Kepada AFP, utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, juga mendesak proses yang inklusif, dan mengatakan bahwa kekhawatiran terbesarnya adalah proses transisi tersebut akan menciptakan kontradiksi baru yang dapat menyebabkan pertikaian sipil baru.

Pedersen pun mengutuk puluhan tahun kebiadaban yang tak terbayangkan yang dialami warga Suriah di pusat-pusat penahanan yang banyak menyekap musuh-musuh al-Assad.

Sementara itu, Partai Baath yang pernah mendukung presiden terguling mengumumkan akan menghentikan kegiatannya dalam segala bentuknya sampai pemberitahuan lebih lanjut dan menyerahkan aset kepada pihak berwenang. Partai Baath menyatakan bahwa keputusan tersebut dibuat setelah mengkaji situasi politik, sosial, dan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Partai Baath didirikan di Suriah pada 1946 dan berlandaskan pada ideologi Baathisme yang menggabungkan nilai-nilai sosialisme dengan nasionalisme Arab. Cabang-cabang partai tersebut kemudian bermunculan di negara-negara Arab, termasuk Libanon, Yordania, Libia, dan Arab Saudi.

Partai Baath menjadi partai penguasa di Suriah sejak 1963 hingga akhir 2024, sementara Partai Baath memerintah Irak dari pertengahan 1960-an hingga awal 2000-an ketika rezim Saddam Hussein jatuh. AFP/Ant/I-1