Butuh Kerja Keras dari Semua Pihak, Presiden: Ekosistem Yudikatif dan Legislatif di IKN Selesai 2028

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, untuk menyiapkan ekosistem kantor dan hunian bagi lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif diselesaikan sebelum resmi berkantor di IKN pada tahun 2028.

"Jadi, waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru (dibangun) eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif," kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

Seperti dikutip dari Antara, Basuki menjelaskan saat ia hendak dilantik sebagai Kepala OIKN definitif pada November lalu, Presiden Prabowo memberikan mandat agar pembangunan di IKN dapat diselesaikan sehingga target Presiden berkantor pada 2028 dapat terlaksana.

Basuki menjelaskan kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, serta kepala lembaga pemerintah sudah dibangun, dan direncanakan selesai pada Desember ini.

Kemudian, tambah Basuki, pembangunan kantor dan hunian untuk lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga legislatif, seperti DPR, MPR dan DPD baru akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027.

Hampir Selesai

Basuki menambahkan progres pembangunan IKN saat ini untuk gedung empat kementerian koordinator, Bank Indonesia, dan Kementerian PUPR sudah hampir selesai, dan furnitur sudah mulai diproses masuk.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Menurut Basuki, pernyataan dari Menteri PU itu memang merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. "Itu Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah Presiden Prabowo. Waktu Presiden Prabowo perintahkan ke saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 bisa ke sana," kata Basuki.

Basuki mengatakan pihaknya telah mengusulkan sejumlah agenda peletakan batu pertama (groundbreaking) yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo di IKN dalam waktu dekat.

Agenda peletakan batu pertama tersebut akan menjadi yang pertama kali atau perdana dilakukan Presiden Prabowo, sejak resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober lalu.

"Menteri Pekerjaan Umum sedang mengusulkan beberapa peresmian, kami mengusulkan beberapa groundbreaking. Untuk itu, mungkin nanti Istana yang akan menjadwalkan," kata Basuki.

Basuki menjelaskan pihaknya mengusulkan kepada Istana agar Presiden dapat melakukan peletakan batu pertama di IKN pada akhir Desember atau awal Januari.

Progres pembangunan di kantor Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN juga sudah mulai memasukkan furnitur. Selain itu, Masjid Negara di IKN ditargetkan siap digunakan untuk Shalat Idul Fitri pada 1 Syawal 1446 Hijriah atau pada 2025.

"Kalau kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, yang kerjakan Kementerian PU, Lebaran lah bisa dipakai (Lebaran 2025)," kata Basuki.

Berdasarkan keterangan resmi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Masjid Negara yang tengah dibangun di IKN dirancang untuk dapat menampung hingga 60.000 jemaah. Pada tahap awal ini, masjid dirancang untuk mampu menampung 29.000 jemaah.