Partai Berkuasa Korsel: Presiden yang 'Berbahaya' Harus Disingkirkan

SEOUL - Pemimpin partai berkuasa Korea Selatan pada hari Jumat (6/12) menuntut agar Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya setelah upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer, dengan peringatan ada "risiko signifikan" ia dapat mencoba untuk menumbangkan pemerintahan sipil lagi.

Yoon menangguhkan pemerintahan sipil pada Selasa malam sebelum dipaksa berbalik arah setelah anggota parlemen menghadapi tentara di parlemen dan memilih untuk membatalkan tindakan tersebut sementara ribuan orang berunjuk rasa di luar.

"Mengingat fakta-fakta yang baru muncul, saya percaya penangguhan tugas Presiden Yoon Suk Yeol dengan segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya," kata Han Dong-hoon, kepala Partai Kekuatan Rakyat, hari Jumat (6/12).

Jika Yoon tetap bertahan, "ada risiko signifikan bahwa tindakan ekstrem yang mirip dengan deklarasi darurat militer dapat terulang, yang dapat membahayakan Republik Korea dan warganya," kata Han dalam komentar yang disiarkan televisi.

Han menambahkan, Yoon "tidak mengakui bahwa darurat militer ilegal ini salah" dan gagal mengambil tindakan terhadap pejabat militer yang "melakukan intervensi secara ilegal".

Selain itu, Han mengatakan bahwa "bukti yang dapat dipercaya" menunjukkan bahwa Yoon pada Selasa malam telah memerintahkan penangkapan "para politisi kunci" dan menempatkan mereka di fasilitas penahanan.

Anggota parlemen oposisi Jo Seung-lae mengatakan, rekaman kamera keamanan menunjukkan tentara berusaha menangkap pemimpin oposisi Lee Jae-myung, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, dan ketua PPP Han.

Pemungutan Suara Pemakzulan

Pihak oposisi telah mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon yang akan dilakukan pemungutan suara pada hari Sabtu sekitar pukul 7.00 malam, tetapi belum jelas apakah mosi ini akan lolos.

Namun, komentar Han merupakan perubahan haluan yang mengejutkan sehari setelah ia mengatakan PPP akan memblokir usulan tersebut, yang memerlukan mayoritas dua pertiga untuk meloloskannya.

Blok oposisi memiliki 192 kursi di parlemen yang beranggotakan 300 orang, sementara PPP memiliki 108 kursi. Jika pemungutan suara berhasil, Yoon akan diberhentikan dari jabatannya sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

"Meskipun mungkin masih ada beberapa anggota partai berkuasa yang mendukung Yoon Suk Yeol, tampaknya pernyataan Han hari ini sangat dipengaruhi oleh gawatnya situasi, khususnya mobilisasi badan intelijen untuk menangkap politisi," kata Shin Yul, profesor ilmu politik di Universitas Myongji, kepada AFP.

"Tampaknya Han dan para pemimpin partai telah menyimpulkan bahwa sebenarnya ada kemungkinan besar bahwa Presiden Yoon akan mengumumkan darurat militer kedua," kata Shin.

Jajak pendapat terbaru yang dikeluarkan hari Jumat menempatkan dukungan untuk Yoon pada rekor terendah sebesar 13 persen.

Laporan media mengatakan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin membatalkan rencana kunjungan ke Korea Selatan minggu depan.

Investigasi

Tim investigasi polisi khusus yang beranggotakan 120 orang telah dibentuk untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan, kata polisi kepada AFP, yang diajukan oleh pihak oposisi terhadap Yoon dan sejumlah pejabat tinggi.

"Jika muncul bukti selama investigasi yang menunjukkan persiapan darurat militer kedua, kami akan menindaklanjutinya," kata petugas Kim San-ho, yang mengawasi investigasi tersebut, kepada AFP, seraya menambahkan saat ini tidak ada bukti adanya upaya darurat militer kedua.

Yoon, yang telah terjerumus dalam berbagai krisis sejak menjabat pada tahun 2022, belum terlihat di depan publik sejak pidatonya yang disiarkan televisi pada dini hari Rabu.

Pada hari Kamis, kantornya mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun telah mengundurkan diri, tetapi sekutu penting lainnya, termasuk Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, tetap menjabat.

Jaksa juga telah melarang Kim meninggalkan negara itu, kantor berita Yonhap melaporkan.

Para anggota parlemen pada hari Kamis memeriksa tokoh-tokoh senior, termasuk kepala staf angkatan darat Jenderal Park An-su, yang bertindak sebagai komandan darurat militer Yoon.

Park mengatakan ia tidak diberi tahu sampai setelah presiden mengumumkan penerapan darurat militer melalui siaran langsung televisi pada Selasa malam.

Deklarasi ini merupakan yang pertama dalam lebih dari empat dekade di Korea Selatan dan membawa kembali kenangan menyakitkan tentang masa lalunya yang otokratis.

Langkah tersebut bertujuan untuk "melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat," kata Yoon.

Pasukan keamanan menyegel Majelis Nasional, helikopter mendarat di atap, dan hampir 300 tentara mencoba mengunci gedung.

Namun, saat staf parlemen menghalangi para tentara dengan sofa dan alat pemadam kebakaran, cukup banyak anggota parlemen yang masuk dan menolak langkah Yoon.

"Kita tidak dapat mempercayakan operasi pemerintahan kepada seorang presiden yang mengancam kehidupan rakyat yang berdaulat melalui tindakan yang tidak konstitusional dan ilegal, bahkan untuk sesaat," kata kepala Partai Demokrat Lee Jae-myung pada hari Jumat.