Korban Bencana sangat Membutuhkan Bantuan yang Cepat. Untuk itu, Bekasi Membangun Sarananya, Apa itu?

BEKASI – Peran klaster logistik akan dioptimalkan guna untuk memperlancar distribusi bantuan kepada warga korban bencana alam. “Klaster logistik tersebut dibentuk untuk mengatasi kendala pasokan dan memperlancar distribusi kebutuhan korban bencana,” tutur Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, Senin.

Dengan kata lain pembentuan klaster untuk merespons darurat agar efisien dan efektif. Juga untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah, dan lembaga usaha.

Klaster logistik penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bekasi dibentuk saat mantan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Dani Ramdan menjabat Bupati Bekasi. Tujuannya sebagai salah satu unit kerja penanganan bencana terintegrasi.

Sejumlah perangkat daerah seperti BPBD, Dinas Sosial, Baznas, PMI, Pertamina EP Tambun Field,Alfi Jabar, dan PT Hyundai Inti Development, menjadi bagian dari klaster logistik penanggulangan bencana Kabupaten Bekasi. Dodi menyebutkan, klaster logistik juga bertugas memeratakan bantuan logistik baik peralatan maupun nonperalatan. Juga untuk meminimalkan tumpang tindih bantuan.

Kemudian turut melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melakukan kajian bidang logistik, memetakan sumber daya, dan memanfaatkan sistem peringatan dini.

Peran aktif anggota klaster logistik diperlukan agar bantuan kebencanaan dapat terus disalurkan dari berbagai elemen kepada korban bencana.

“Belum lama anggota klaster logistik menyalurkan bantuan bagi warga korban banjir rob di Kecamatan Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya,” jelas Dodi.

Menurut Dodi, klaster logistik penanggulangan bencana saat ini merupakan satu-satunya di Provinsi Jawa Barat. Keberadaannya terbukti memudahkan distribusi bantuan.“Bahkan klaster logistik sudah meraih penghargaan tingkat nasional dari BNPB saat Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Aceh,” ujar Dodi.

Pemda Pertama

Pada bagian lain, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan Kabupaten Bekasi menjadi pemda pertama yang mampu menganggarkan secara mandiri penyediaan program layanan terintegrasi Biskita bernama Trans Wibawa Mukti bagi masyarakat. “Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bekasi telah berani mengambil langkah tersebut. Ini contoh untuk kota lain,” kata Pelaksana tugas Direktur Angkutan BPTJ, Solihin Purwantara.

Solihin menyampaikan ini saat menghadiri peluncuran Trans Wibawa Mukti dengan skema Buy The Service (BTS) kepada operator. Jalurnya adalah rute dari Stasiun KRL Cikarang menuju Stasiun LRT Jabodebek Jatimulya.

Berbeda dengan kota dan kabupaten lain, Kabupaten Bekasi merupakan daerah pertama yang menyanggupi untuk mengalokasikan anggaran secara mandiri program BTS Trans Wibawa Mukti. wid/Ant/G-1