Pemprov Bantah Bansos Terkait Politik

JAKARTA – Beberapa hari lalu Pemprov Jakarta memutasi sejumlah pejabat. Mutasi ini diduga terkait masalah politik bantuan sosial (bansos) berhubungan dengan salah satu pasangan calon gubernur/wakil. Namun isu yang berembus itu dibantah.

“Pemprov Jakarta selalu mengutamakan transparansi dalam memberikan pelayanan publik. Mutasi pejabat tidak ada kaitannya dengan upaya meloloskan pemberian bansos dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta,” tutur Pelaksana Tugas Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jakarta, Suharini Eliawati.

Dia mengungkapkan, dalam memberikan bansos, Pemprov Jakarta selalu berkoordinasi dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat.

“Pemprov Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial, khusus melalui Dinas Sosial,” tuturnya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (15/11).

Lebih lanjut, Suharini memaparkan, berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Dinas Sosial melaksanakan program bansos. Pertama, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi lansia berusia 60 tahun ke atas. Kedua, Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk anak usia 0-6 tahun, diutamakan penderita stunting. Ketgia, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Menurutnya, tahap keempat dari ketiga bansos tersebut akan dicairkan pekan kedua bulan Desember. Ini untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember. Sebab perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap para penerima bansos tahap 3. Tujuannya, agar mereka layak menerima bansos tahap 4.

Suharini juga menyampaikan, selama ini, tidak ada bansos yang diberikan langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta. Program sinergi BUMD yang telah dilakukan berupa Sembako Murah. Dia melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta.

“Dalam program Sembako Murah yang hadir di berbagai kelurahan di Jakarta, masyarakat dapat membeli paket sembako dengan harga lebih murah dari pasaran. Ini sebagai upaya agar perekonomian dapat terus berjalan,” pungkasnya.