Indonesia Negara Kedua Terbanyak Pembajakan Digital di Dunia

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan tingginya pembajakan pada ranah digital di Indonesia. Menurutnya, royalti dan hak cipta merupakan hal yang penting bagi musisi di Indonesia.

"Banyak tadi yang berbicara justru terkait dengan royalti, hak cipta, apalagi di masa era digital ini, hak cipta ini menjadi salah satu yang sangat kita concern, karena kita ini katanya pembajakan digital itu nomor dua setelah Nigeria," ujar Fadli usai Ngopi Santai bersama Insan Musik, di Jakarta, Kamis (14/11).

Selain masalah pembajakan, Fadli mengungkapkan bahwa saat ini musisi di Indonesia masih sangat kecil. Menurutnya, royalti yang didapatkan dari Lembaga Manajemen Kolektif masih kecil dibandingkan negara lain.

"Di samping itu kalau kita lihat bandingkan royalti dari beberapa LMK itu mengatakan nilainya masih terlalu kecil, masih sekitar tadi 60 miliar rupiah dibandingkan negara tetangga yang Rp1 triliun bahkan sudah triliunnya," jelasnya.

Fadli berharap ekosistem musik di Indonesia dapat berdampak perekonomian. Sejauh ini, menurut Fadli, sumbangan musik Indonesia masih sangat kecil.

"Kita tentu berharap dari musik ini ada multiplier effect ke berbagai ekonomi budaya gitu ya. Kalau kita lihat bandingkan dengan KPop kalau tidak salah sumbangannya kepada negara itu bisa mencapai 43 miliar dolar, itu hampir 500 triliun rupiah," tuturnya.

Sebagai informasi, Kementerian Kebudayaan menggelar Kegiatan Ngopi Santai sebagai langkah awal membangun dialog dengan para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan, salah satunya dengan insan musik. Tercatat 115 peserta menghadiri acara tersebut.

Fadli mengungkapkan, Kementerian Kebudayaan secara umum telah menyusun mengenai kerangka kerja musik Indonesia dengan sasaran terwujudnya pemajuan musik yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari tujuan tersebut diharapkan memberi hasil makin menguatnya ekosistem musik nasional.

"Oleh karena itu, di dalam berbagai kesempatan kita menampung aspirasi,  menampung juga pandangan, kritik, masukkan-masukkan agar Kementerian Kebudayaan tidak salah dalam penyelenggaraan program-program. Karena kita tahu bahwa kita juga mempunyai irisan dengan beberapa kementerian dan lembaga lain," katanya.