Pembelajaran Aktif-Inovatif Dinilai Belum Tersedia

Jumat, 01 Nov 2024, 04:32 WIB

JAKARTA - Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Dadang Sunendar, mengatakan Indonesia belum memiliki pembelajaran aktif-inovatif. Menurutnya, Pemerintah perlu menata kembali semua komponen strategis yang mendukung sistem pembelajaran.

"Sistem pembelajaran bauran yang aktif, kreatif, dan inovatif ini kita belum punya. Ini yang harus kita ciptakan," jelas Dadang dalam RDPU Komisi X DPR RI, yang diakses Kamis (31/10).

Ket. Foto: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. — Sumber: istimewa

Dia menerangkan, pendidikan bermutu bisa dihadirkan dengan sistem pembelajaran bermutu. Menurutnya, untuk membangun sistem pembelajaran, pemerintah membutuhkan lima hal.

Pertama, tutur Dadang, melakukan kompetensi siswa yang terukur sesuai standar. Kedua, diversifikasi kurikulum sekolah dan inovasi pembelajarannya. "Ketiga, perlu membangun asesmen, pelaporan, dan umpan balik terhadap hasil pembelajaran," jelasnya.

Dia menambahkan, langkah keempat yaitu pemerintah mesti menyediakan guru profesional. Kelima, transformasi dalam menghadirkan guru berkualitas. Salah satunya lewat lembaga pendidikan maupun pendidikan profesi guru. "Lakukan transformasi LPTK dan PPG yang bermutu," katanya.

Sekolah Gratis

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meyakini seluruh anak di Indonesia bisa bersekolah gratis mulai dari SD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, pemerintah selalu menghindar ketika diminta menanggung biaya sekolah seluruh anak Indonesia. "Setidaknya, untuk masa wajib belajar dari SD hingga SMA. Alasan yang kerap dimunculkan pemerintah adalah anggaran tidak cukup," terangnya.

Dia menjabarkan, kebutuhan biaya sekolah setiap anak di jenjang SD sebesar 3,2 juta rupiah per tahun, sedangkan jenjang SMP, butuh Rp5,5 juta satu tahun untuk biaya pendidikan. Apabila dikalikan dengan total siswa, kebutuhan total biaya pendidikan SD dan SMP sebesar 27 triliun rupiah per tahun. "Artinya kita sangat mampu, di mana tahun depan anggaran pendidikan itu 722 triliun rupiah," ucapnya. ruf/S-2

Redaktur: Sriyono

Penulis: Muhamad Ma'rup

Berita Terbaru

Gempa M 5,2 Guncang Manggarai NTT, Ada Potensi Tsunami? Ini Penjelasan BMKG

Menang Dramatis! Lando Norris Rebut Juara GP Belanda 2026, Verstappen Tersingkir Usai Kecelakaan

Karya Kreatif Indonesia dan Karya Kreatif Benuanta 2026, Dorong kebangkitan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Karhutla di Tengah El Nino Ancam Ekonomi, Dampaknya Bisa Lebih Besar dari Nilai Hutan yang Terbakar

Pameran Arsip Asrul Sani Telusuri Jejak Kreatif Maestro Sastra dan Film

Kabut Asap Karhutla Selimuti Palembang, Jarak Pandang Kurang dari 50 Meter dan Kualitas Udara Berbahaya

QRIS Menjangkau 65,77 Juta Pengguna, Mayoritas Merchant Merupakan UMKM

Penyerapan Gabah Petani Capai 3,67 Juta Ton, Bulog Dekati Target 4 Juta Ton

Mendadak Gelar Ratas pada Malam Hari di Waktu Libur! Presiden Bahas Karhutla dan Bencana di NTT

Daun Pandan Tak Sekadar Aroma Khas, Ada Ikatan antara Hainan dan Indonesia yang Terjalin Semakin Erat

Kegiatan Gratis di HBKB Kenalkan Bahasa Isyarat kepada Masyarakat

Banten Siapkan Fasilitas Hoki Baru 2027, Target Cetak Atlet untuk PON 2032 hingga

Karhutla di Kalbar Capai 38 Ribu Hektare, BNPB Waspadai Ancaman Bencana Asap

Status Bandara IKN Bakal Diubah Jadi Bandara Umum

TNI Siagakan 73.766 Personel Tangani Karhutla di Berbagai Wilayah.

TNI Salurkan 695,17 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT.

Perlu Audit Nasional PMB Jalur Mandiri PTN Buntut Kasus Unsoed

Kelas Menengah Menyusut Pertanda Kemajuan Pembangunan Indonesia Melambat

Pramono Siapkan 10.000 Bus Listrik untuk Atasi Polusi dan Kemacetan Jakarta

Komandan Lanud Sjamsudin Noor Turun Langsung Padamkan Karhutla di Kalsel

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.