Ekonomi Biru Solusi Kesejahteraan Masyarakat

BADUNG - Indonesia bakal mengajukan konsep ekonomi biru untuk menjadi solusi masalah kesejahteraan masyarakat dalam Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024. Sebab, potensi maritim di Indonesia sangat besar dan pemanfaatannya belum optimal.

"Indonesia, sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, melihat pentingnya memanfaatkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, saat ditemui usai konferensi pers di Badung, Bali, Minggu (1/9).

Konsep ekonomi biru telah dikembangkan oleh Bappenas melalui Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia atau Indonesia Blue Economy Roadmap 2023-2045.

Menurut Bogat, konsep ekonomi biru Indonesia menjadi rujukan negara-negara Asean dan mendapat perhatian Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Sementara itu, negara-negara di dunia berhadapan dengan masalah kesejahteraan dan keberlanjutan yang seharusnya menjadi roh dari pembangunan internasional. Bogat mengatakan penggunaan sumber daya ekonomi yang tidak terukur justru menjadi pemicu timbulnya krisis.

Dalam konteks itulah, Indonesia mengajukan ekonomi biru sebagai jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan ekonomi biru atau blue economy dapat menjadi menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Implementasi ekonomi biru disebut dapat turut menggerakkan berbagai industri, khususnya di bidang kelautan. Dengan Blue Economy Roadmap, Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB Indonesia dari 7,6 persen menjadi 15 persen pada 2045.

Suharso menyatakan Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk menerapkan (Ekonomi Biru) dan mencapai target 10 persen kawasan perlindungan laut (Marine Protected Areas/MPA) pada 2030.

Di samping itu, ekonomi biru diyakini mampu menciptakan 12 juta lapangan kerja baru pada 2030, yang terbentuk dari pengembangan industri yang sudah berjalan, maupun industri-industri baru yang akan tercipta seiring implementasi dari ekonomi biru.

Ketahanan Pangan

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya implementasi program ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan ketahanan pangan nasional.

Dia menegaskan penguatan ketahanan pangan sangat penting. Sebab, ketahanan pangan itu bersumber dari tiga hal yakni karbohidrat, lemak, dan protein. Khusus untuk protein, kata dia, salah satunya berasal dari produk perikanan. Merujuk data perdagangan yang selalu surplus, produk perikanan dinilainya sebagai sumber ketahanan pangan yang paling kuat.

Berdasarkan data Skyquest (2023), peran sektor kelautan dan perikanan dalam menyuplai sumber pangan diproyeksi akan semakin besar. Nilai pasar perikanan dunia di proyeksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan Compound Annual Growth Rate atau CAGR sebesar 6,52 persen dari 269,3 miliar dollar AS pada 2023 menjadi 419,09 miliar dollar AS pada 2030.

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Jamaluddin Jompa, menilai kebijakan ekonomi biru yang berbasis ilmu pengetahuan, sains seperti penangkapan ikan terukur harus dilakukan, ukuran itu tentu sangat penting.