KJP Dialokasikan Buat Sekolah Swasta Gratis

JAKARTA - Program sekolah swasta gratis menjadi terobosan masalah bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP). Tujuannya, agar warga Jakarta tenang karena anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan. Selanjutnya, dana KJP dialihkan untuk program ini.

"Kami capek karena ada aduan ijazah yang ditahan. KJP yang bermasalah. Ini dari seluruh Komisi E membuat terobosan baru supaya warga Jakarta tenang dan tidak ada lagi hiruk-pikuk persoalan KJP," tandas anggota Komisi E DPRD Jakarta, Muhammad Thamrin, Jumat (23/8).

Adapun KJP otomatis akan dihapuskan saat program sekolah swasta dimulai tahun 2025. Dana KJP pun akan dialihkan ke program tersebut. Lalu, program sekolah gratis ini menggandeng 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK. Anggota Komisi E DPRD lainnya, Abdul Aziz, menuturkan, pembahasan tentang program sekolah swasta gratis tetap harus dilanjutkan anggota dewan tahun 2024-2029.

"Ini tidak selesai sampai sini, harus berkelanjutan. Artinya, dilanjutkan anggota dewan tahun 2024-2029 agar bisa terealisasi tahun 2024-2029 secara bertahap," tambah Abdul Aziz. Terkait program tersebut, Komisi E merekomendasikan agar eksekutif mendorong percepatan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis untuk dianggarkan tahun 2025.

Selain itu, Komisi E juga mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta segera membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan. Nanti sebagai dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di tahun 2025.

Rekomendasi lainnya, mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru Bantuan Operasional Sekolah Gratis. Selain itu, Dinas Pendidikan Jakarta diminta bersama instansi terkait membuat linimasa dan mekanisme pelaksanaan sekolah gratis. Terakhir, eksekutif direkomendasikan agar mempersiapkan penyusunan perubahan keputusan gubernur terkait penetapan alokasi dana BOP. Pemprov Jakarta juga diharapkan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis.

Bakal Dialihkan

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jakarta mengemukakan bahwa dana KJP bakal dialihkan untuk program sekolah swasta gratis mulai tahun 2025.

"KJP otomatis kami alihkan untuk program sekolah gratis mulai Juli tahun ajaran baru 2025," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Budi Awaluddin.

Dia menanggapi usulan Komisi E tersebut. Menurut Budi, sekarang masih mendalami anggaran untuk program sekolah gratis. Anggaran masih didalami. Angkanya sudah bisa menjangkau semua dari anggaran KJP. Komisi E mendukung kebijakan ini. Anggarannya juga cukup tersedia untuk program sekolah gratis tahun 2025.

Budi lalu menjelaskan, akan mengutamakan anak-anak masuk dulu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa mengikuti program sekolah gratis. Ketua Komisi E DPRD Jakarta, Iman Satria, berharap tak ada lagi anak-anak Jakarta tidak mengenyam pendidikan dengan adanya program sekolah swasta gratis.

Senada dengan Budi, Iman juga menegaskan seiring hadirnya program sekolah swasta gratis, maka KJP tak akan ada lagi. Dana dialokasikan untuk untuk sekolah gratis. "Pagu atau batas pengeluaran anggaran tertinggi. Itung-itungannya di angka 2,3 triliun sudah cukup. Sedangkan KJP mencapai 2,8 triliun," tandas Iman.

Angka selebihnya, mungkin akan diberikan kepada anak-anak untuk seragam dan lainnya. Jumlah anggaran 2,3 triliun untuk 238.000 lebih siswa sekolah swasta. Iman menyatakan, atas kesepakatan anggota, Komisi E kemudian merekomendasikan agar Pemprov Jakarta mendorong percepatan implementasi sekolah swasta gratis untuk dianggarkan Tahun Anggaran 2025.