Wujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

JAKARTA - Pemprov Jakarta terus berupaya untuk menampilkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Janji ini disampaikan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, saat menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Pemprov Jakarta Tahun Anggaran 2023, Senin (29/7).

Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta. Menurut Heru, Rancangan P2APBD merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam upaya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dia juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi terhadap perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemprov Jakarta Tahun Anggaran 2023.

"Capaian ini merupakan wujud komitmen eksekutif untuk terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," tutur Heru. Menurutnya, eksekutif akan terus meningkatkan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang hingga 31 Desember 2023 mencapai 90 persen. Angka ini melampaui rata-rata capaian nasional sebesar 78,2 persen.

Heru juga menyoroti berbagai pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi. Ini menyangkut, peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran. Yang terakhir ini terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Laporan lainnya menyngkut Peluang Peningkatan Target Pajak dan Penerapan Sistem Online secara real time.

Menurut Heru, untuk alokasi anggaran belanja diarahkan ke pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas. Ini antara lain, mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan. Juga mengenai penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha. Selanjutnya, pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.

"Prioritas belanja juga difokuskan untuk pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan dalam rangka kerja sama antardaerah," tutur Heru. Pemprov juga berkomitmen untuk mengoptimalkan pencapaian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 demi kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Pangan Bersubsidi

Sementara itu, terkait layanan pangan bersubsidi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pemprov berupaya memastikan ketersediaan stok pangan bersubsidi yang berkualitas di semua lokasi dalam jumlah yang cukup. Pelayanan pangan bersubsidi juga telah menggunakan mekanisme pendaftaran online melalui aplikasi untuk pengendalian dan pengawasan layanan.

Tidak hanya itu, Heru juga menjelaskan terkait pendataan dan layanan program bantuan sosial KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Menurutnya, Pemprov telah verifikasi para pendaftar KJP Plus dan KJMU. Verifikasi data berdasarkan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada tahap pertama tahun lalu, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 674.599 penerima. Sedangkan bantuan KJMU disampaikan kepada 15.153 penerima. Untuk tahap kedua tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 656.390 penerima dan bantuan KJMU kepada 19.042 penerima. "Untuk mempermudah layanan KJP Plus dan KJMU, Pemprov telah menyediakan posko di tingkat kota," tandas Heru.

Terakhir, Heru berharap agar P2APBD Tahun Anggaran 2023 dapat segera disahkan dan dilanjutkan dengan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. "Kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua tahapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bersama DPRD," ujar Heru. Menurutnya, penguatan kerja sama dan sinergi antara eksekutif dan legislatif jadi kunci keberhasilan setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.