Pemerintah Siapkan Rekomendasi Keberlanjutan Satu Peta

JAKARTA - Pemerintah tengah menyusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 sebagai dokumen keberlanjutan Kebijakan Satu Peta untuk pemerintahan selanjutnya. Kebijakan Satu Peta diklaim mulai menunjukkan hasil positif, termasuk penurunan tingkat tumpang tindih lahan.

"Dengan nilai strategis dan kebermanfaatan Kebijakan Satu Peta, saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis (11/7).

Adapun enam rekomendasi yang diusulkan di antaranya: Pertama, berupa penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta melalui pengamanatan dalam Undang-Undang (UU) Geospasial dan turunannya. Selain itu, pemerintah merekomendasikan penyusunan grand design Kebijakan Satu Peta.

Rekomendasi kedua, mewujudkan perwujudan serta pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar. Ketiga, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Keempat, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta. Kelima, peningkatan ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Geospasial. Keenam, penguatan kolaborasi dan optimalisasi anggaran.

Airlangga menjelaskan, Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk kegiatan Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial, yang secara luas telah dimanfaatkan dengan baik oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

"Kebijakan ini telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 pemerintahan berbagai di 38 provinsi. Berbagai data dan informasi dilakukan dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan secara luas telah dimanfaatkan oleh berbagai K/L," jelasnya.

Dia memaparkan, hingga Juni 2024, Kebijakan Satu Peta telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare pada 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare.

Hasil Sinkronisasi

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, menambahkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) hasil dari sinkronisasi menunjukkan penurunan tumpang tindih lahan sebesar 10,5 persen di Indonesia selama tiga tahun terakhir.

"Untuk luas tumpang tindih pada 2019 sebesar 77 juta hektare, sedangkan luas tumpang tindih terbaru pada 2024 mencapai 57 juta hektare. Dengan demikian, telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir," kata Aris.

Aris menjelaskan capaian tersebut disebabkan adanya perubahan regulasi dan kebijakan sebagai acuan dasar hukum penilai tipologi serta pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) PTTI.

Adapun Kebijakan Satu Peta telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta 1:50.000.

Aris menyampaikan, hingga saat ini progres kompilasi IGT telah mencapai 100 persen. Sementara integrasi data masih mencapai 98 persen. Kemudian masih terdapat 2 IGT yang menunggu verifikasi perbaikan.

Lebih lanjut, dia mengatakan Kebijakan Satu Peta telah melaksanakan pemantauan melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik (e-monev).

Sampai saat ini, sudah ada 23 kementerian/lembaga (K/L) melakukan rencana aksi, di mana 14 K/L sudah memenuhi target Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta, sementara 9 K/L masih dalam proses pelaksanaan target.

"Pada kesempatan ini kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kementerian dan lembaga atas capaian yang sudah diperoleh," ujarnya.