Pemda di Jabar Diminta Jangan Asal Keluarkan Izin Bangunan di Daerah Rawan Bencana

BANDUNG - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten untuk tidak asal mengeluarkan izin bangunan mengingat potensi bencana yang ada di Jabar.

Menurut Bey, bijak dalam memberikan izin terutama di daerah rawan bencana dapat menjadi upaya dalam meminimalkan timbulnya kerusakan, bahkan korban jiwa.

"Kami sebagai pemprov meminta pemkab pemkot untuk berhati hati memberikan izin, terutama di tempat yang merupakan zona merah," kata Bey usai meninjau wilayah terdampak gempa 6,2 M di Kecamatan Cilawu, Garut, Minggu.

Beymenunjuk contoh di Cianjur dan Purwakarta yang memiliki potensi bencana tanah bergerak yang tinggi, mau tidak mau harus dilakukan peninjauan izin yang serius sebagai antisipasi bencana.

"Intinya keselamatan masyarakat adalah yang utama," ucapnya.

Dikatakan Bey hal itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi, terlebih Indonesia, termasuk Jawa Barat, berada pada jalur rangkaian gunung api atau cincin api (ring of fire).

"Jabar dalam rakornas BNPB kemarin memang dalam 2023 paling banyak bencana, 750 bencana campuran, ada banjir dan sebagainya. Kita harus lebih waspada, apalagi tanah bergerak Jabar ini banyak sekali," ucapnya.

Sebagai salah satu upaya kesiapsiagaan bencana, Bey mengatakan bahwa materi kebencanaan juga sudah masuk kurikulum SD, demi meningkatkan budaya mitigasi kebencanaan.

"Dengan demikian tidak takut berlebihan, tapi harus waspada," tuturnya.

Saat ini, kata Bey, masyarakat telah lebih tanggap, seperti dalam gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (27/4) yang mengguncang sekitar Garut.

"Alhamdulillah sekarang masyarakat tanggap. Tadi ibu-ibu bilang bahwa saat ada gempa langsung keluar rumah, nunggu sampai aman, sebelum kembali ke rumah. Kemudian juga ada grup untuk melaporkan, alhamdulillah kemarin semuanya terkendali," kata Bey menambahkan.