Pelanggaran Akademis Warnai Perjalanan Meraih Gelar Guru Besar

Hayu Rahmitasari, The Conversation dan Ika Krismantari, The Conversation

Guru besar adalah pencapaian jabatan akademik tertinggi yang bisa diraih dosen. Bagi individu, pencapaian ini berarti reputasi dan keuntungan materi karena gaji dosen berbanding lurus dengan jabatan akademis yang dimiliki.

Sementara bagi universitas, pencapaian akademis tertinggi ini bisa dikonversi menjadi keuntungan finansial.

Sebab, semakin banyak guru besar yang dimiliki, semakin besar peluang mendapatkan akreditasi "unggul", peringkat tertinggi bagi perguruan tinggi. Status akreditasi unggul ini akan membuat semakin banyak mahasiswa tertarik mendaftar, yang berarti semakin banyak pula pendapatan yang diterima.

"Karena pendidikan tinggi di Indonesia sekarang cenderung pro liberalisme, bagaimana caranya jumlah guru besar (harus) banyak," ujar Masduki, guru besar Media dan Jurnalisme dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang juga seorang aktivis pro kebebasan akademis.

Namun, syarat menjadi guru besar tidaklah mudah. Panduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatur bahwa untuk menjadi guru besar, dosen harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah menerbitkan karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi.

Standar yang tinggi ini disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa jumlah guru besar di Indonesia masih sedikit. Saat ini, jumlah guru besar di Indonesia hanya 2% dari 314.100 dosen aktif di 4.476 perguruan tinggi.

Angka ini tidak mencapai separuh dari persentase guru besar di Malaysia, yang pada tahun 2018 saja sudah mencapai 5,65% dari total dosen aktif.

Program percepatan guru besar

Beberapa perguruan tinggi mencoba merespons kekurangan guru besar mereka dengan menciptakan program percepatan guru besar. Menurut Masduki, program ini dimotivasi oleh ukuran-ukuran berdasarkan kuantitas (metrik)-yang dihitung yang kuantitasnya banyak. Salah satu yang paling awal menginisiasi adalah Universitas Hang Tuah, Surabaya, Jawa Timur. yang memulai program percepatan sejak 2017.

Sayangnya, program yang awalnya bertujuan meningkatkan kecakapan dosen untuk mencapai status guru besar ini, berubah menjadi bumerang karena menciptakan ekosistem perjokian karya ilmiah internal..

"Program percepatan guru besar ini dilakukan secara intensif tahun lalu karena mau ada perubahan peraturan (Kemendikbudristek) terkait angka kredit (dosen). Harus diajukan. Kalau tidak, tidak berlaku," jelas Masduki.

Tak heran, investigasi Kompas tahun 2023 menemukan sejumlah dosen senior di beberapa universitas seperti Universitas Negeri Padang (UNP) di Sumatera Barat, Universitas Brawijaya (UB) Malang di Jawa Timur, terlibat praktik perjokian karya ilmiah demi memuluskan proses kenaikan pangkat mereka menjadi guru besar.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 39 Tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah mengidentifikasi perjokian ilmiah ini sebagai salah satu bentuk praktik pelanggaran akademik yang biasa dikenal dengan nama ghostwriting. Praktik ini melibatkan seseorang yang berkontribusi signifikan terhadap penelitian atau penulisan naskah tetapi tidak terdaftar sebagai penulis.

Selain perjokian, modus yang belakangan muncul adalah pencatutan nama dosen lain tanpa ijin, seperti yang dilakukan oleh guru besar termuda Universitas Nasional (UNAS) di Jakarta, Kumba Digdowiseiso, dalam artikel-artikel ilmiah yang beberapa di antaranya diterbitkan di jurnal predator-jurnal dengan proses publikasi yang tidak melalui tahap peninjauan ilmiah sehingga kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.