Suntikan Dana Fantastis Rp32 Triliun, Pemprov Kaltara Siap Sulap Jalan Perbatasan

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mematangkan perencanaan pembangunan jalan perbatasan periode 2027–2029 dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp32 triliun. 

“Saya telah meminta perangkat daerah terkait mematangkan perencanaan pembangunan jalan perbatasan untuk periode 2027–2029,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto usai memimpin Apel Pagi Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (19/10).

Langkah ini, kata Denny, diperlukan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan infrastruktur perbatasan dengan perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp32 triliun berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, kepala daerah kabupaten terkait dengan Mendagri Tito Karnavian awal Oktober lalu ke Kabupaten Malinau dan Nunukan.

Kepada perangkat daerah terkait, lanjutnya, ia meminta agar persiapan dilakukan secara terkoordinasi, mencakup aspek perencanaan, teknis, dan administrasi, sehingga kebutuhan pembangunan dapat disampaikan secara terarah kepada pemerintah pusat.

“Saya mengajak semuanya mempersiapkan segala sesuatunya. Saya minta melalui Asisten II meminta langsung rapat koordinasi siapa saja yang terlibat dalam mempersiapkan menyambut anggaran Rp32 triliun tersebut,” katanya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya di Rapat Koordinasi bersama Mendagri, jelas Denny, kebutuhan anggaran pembangunan jalan perbatasan periode 2027–2029 diperkirakan mencapai Rp32 triliun.

Angka tersebut, kata dia, masih berupa perkiraan kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana induk, termasuk penentuan tahapan dan prioritas pembangunan infrastruktur.

Tentu, kata dia lagi, pembangunan jalan perbatasan diharapkan memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi barang, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

“Harapan kita bahwa jalan-jalan di perbatasan betul-betul dapat terwujud. Ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, dan kesejahteraan juga pasti mengikut,” kata Denny.

Sekprov Kaltara mengatakan, selain membahas rencana pembangunan jalan perbatasan, dalam apel pagi ia juga mengingatkan pentingnya memastikan pelaksanaan program rehabilitasi hutan di Kaltara berjalan optimal.

Program tersebut didukung pendanaan sebesar Rp41,5 miliar melalui skema Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP REDD+) Green Climate Fund (GCF) Output 2.

“Saya minta agar pelaksanaan program dan pemanfaatan dana tersebut dipastikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.