Pemerintah Jangan Terus Biarkan Beras dan Sayur Diimpor

JAKARTA - Nilai impor sayuran Indonesia dari Tiongkok meningkat lebih dari empat kali lipat selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan itu terutama pembelian bawang putih yang melonjak sembilan kali lipat menjadi 73,5 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Selain bawang putih, impor jamur juga mencatat kenaikan sebesar 52 persen menjadi 1,5 juta dollar AS. Dari data historis tahun-tahun sebelumnya, impor sayuran dari Tiongkok memang selalu meningkat signifikan beberapa bulan sebelum Lebaran.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor sayuran dari Tiongkok pada Maret tahun ini tercatat 79,4 juta dollar AS meningkat 393 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 43 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Tiongkok merupakan negara asal utama impor sayuran Indonesia dengan kontribusi hampir tiga perempat, sehingga kenaikan signifikan pada bulan lalu mendorong kenaikan impor sayuran Indonesia secara keseluruhan menjadi 90,2 juta dollar AS, naik hampir tiga kali lipat dari bulan sebelumnya.

Menanggapi fenomen tersebut, Guru Besar Fakultas Pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan bahwa impor sayur dan buah dari Tiongkok sulit dibendung karena harganya jauh lebih murah dibanding produk domestik.

Hal itu karena pemerintah Tiongkok memberi kontribusi kepada petani berupa direct payment, pengembalian dana input sekitar 30-50 persen dari harga input. Petani membeli input pada harga pasar, tetapi kemudian ada penggantian dari pemerintah sehingga biaya produksi menjadi murah dan otomatis harga jualnya juga murah.

"Selama harga domestik semakin tinggi karena biaya produksi tinggi maka impor pasti selalu meningkat. Untuk mengatasi impor, maka turunkan harga input atau penyebab naiknya harga input sayuran atau bisa juga dengan efisiensi usaha tani sayuran domestik. Dikerjakan sungguh-sungguh jangan sekarang dikerjakan besok lupa lagi," tandas Dwijono.

Perbedaan lainnya, kata Dwijono, adalah produk pertanian di Indonesia dikerjakan oleh pertanian keluarga yang memang sulit untuk efisien tanpa ada perlakuan khusus. Apalagi hampir seluruh input pertanian tidak diperhatikan secara berkelanjutan. Input pengairan dikerjakan dengan membangun bendungan, namun irigasi yang rusak hingga 60 persen tidak segera diperbaiki.

"Pertanian tidak bisa dikerjakan parsial dan hanya by program. Harus simultan dan terus-menerus dari hulu sampai hilir. Kerjakan sungguh-sungguh dari hari ke hari, jangan hanya programatik, habis program selesai ganti program lagi. Impor sayur yang terus membesar, impor beras membesar, ini mau sampai kapan dibiarkan?" papar Dwijono.

Tidak Serius

Sementara itu, Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan tingginya impor bawang putih karena memang belum ada keseriusan memacu penanamannya.

Pihaknya juga menemukan beberapa permasalahan malaadministrasi dalam proses pemberian rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih. Pelanggaran lainnya adalah Ombudsman mendapati banyaknya importir yang tidak melakukan syarat wajib tanam bawang putih.

Perusahaan importir bawang putih makin banyak tiap tahunnya. Namun, dari 214 perusahaan yang melakukan impor bawang putih pada 2023, hanya 44 perusahaan yang melaksanakan wajib tanam bawang putih. Kebijakan ini perlu dievaluasi karena banyak importir yang memanfaatkan.

"Kebijakan ini justru banyak dimanipulasi oleh para pelaku dan berkongkalikong dengan pengambil kebijakan baik di nasional maupun daerah," tegas Said.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan fenomena ini disayangkan karena untuk sekelas sayur mayur saja sudah harus bergantung ke impor. Kebergantungan pada impor bawang putih karena produksi nasional pada 2023 hanya 30 ribu ton, sementara kebutuhan konsumsi sebesar 554 ribu ton. Produksi tersebut cenderung merosot setiap tahun karena banyak petani yang beralih ke komoditas lain.

"Hal ini tidak lepas dari liberalisasi pertanian yang mengakibatkan banjir impor produk pertanian dan membuat petani kalah bersaing dengan produk luar tersebut," tegas Awan.

Liberalisasi perdagangan tersebut membuat petani tidak lagi memiliki jaminan serapan produk bawang putih mereka, sementara para pemburu rente lebih suka impor karena profitnya yang jauh lebih tinggi.

Sebab itu, dia menekankan perlunya perencanaan demokratis terkait produksi, tata niaga, dan distribusi bawang putih menuju swasembada.