Kesepakatan AS-Jepang-Filipina Ubah Dinamika di LTS

WASHINGTON DC - Perjanjian kerja sama antara Filipina, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan mengubah dinamika di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan wilayah tersebut, kata Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, pada Jumat (12/4), sambil berusaha meyakinkan Tiongkok bahwa negara tersebut bukanlah sebuah target.

"Saya pikir perjanjian trilateral ini sangat penting," kata Presiden Marcos Jr pada konferensi pers di Washington DC sehari setelah bertemu dengan Presiden AS, Joe Biden, dan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida dalam pertemuan puncak trilateral pertama negara tersebut.

"Hal ini akan mengubah dinamika yang kita lihat di kawasan ini, di Asean, di Asia, di sekitar LTS," kata Presiden Marcos Jr.

Ketiga pemimpin tersebut juga menyatakan keprihatinan serius terhadap perilaku berbahaya dan agresif Tiongkok di LTS, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari 3 triliun dollar AS, dengan berbagai perselisihan maritim antara Tiongkok dan negara-negara lain. negara.

Meski begitu, Marcos Jr mengatakan KTT tersebut tidak menentang negara mana pun namun berfokus pada memperdalam hubungan ekonomi dan keamanan antara Manila, Washington DC, dan Tokyo.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh LTS meskipun keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 menyatakan bahwa klaim besar-besaran Beijing tidak memiliki dasar hukum. Kapal-kapal Filipina dan Tiongkok telah mengalami serangkaian bentrokan dalam sebulan terakhir yang mencakup penggunaan meriam air dan perdebatan sengit.

Beijing pada tanggal 11 April lalu memanggil duta besar Manila untuk negara tersebut dan seorang pejabat kedutaan Jepang untuk menentang apa yang digambarkan oleh kementerian luar negerinya sebagai komentar negatif terhadap Tiongkok.

Perselisihan Tiongkok-Filipina yang semakin mendalam terjadi bersamaan dengan peningkatan hubungan keamanan dengan AS di bawah kepemimpinan Marcos Jr, termasuk perluasan akses AS ke pangkalan-pangkalan di Filipina, serta dengan Jepang, yang diperkirakan akan menandatangani pakta pasukan timbal balik dengan Manila.

Biden telah meminta Kongres memberikan tambahan 128 juta dollar AS untuk proyek infrastruktur di pangkalan Filipina.

Marcos Jr juga menyatakan keyakinannya bahwa kemungkinan kesepakatan investasi sebesar 100 miliar dollar AS selama lima hingga 10 tahun ke depan sejak KTT akan membuahkan hasil.

Kritik Beijing

Sementara itu Tiongkok mengkritik pernyataan bersama para pemimpin AS, Jepang, dan Filipina sebagai hasil konferensi tingkat tinggi ketiga negara tersebut yang dinilai dapat memicu pembentukan blok tertentu.

"Tiongkok sangat menentang praktik politik blok yang dilakukan negara-negara tersebut. Kami dengan tegas menentang tindakan apa pun yang memicu dan meningkatkan ketegangan serta merugikan keamanan dan kepentingan strategis negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Jumat.

"Jepang dan Filipina mempunyai hak untuk mengembangkan hubungan normal dengan negara lain, namun mereka tidak boleh melakukan konfrontasi blok di kawasan ini, apalagi terlibat dalam kerja sama trilateral dengan mengorbankan kepentingan negara lain," imbuh Mao Ning.

"Aktivitas kami di Laut Tiongkok Timur (LTT) dan LTS adalah sah, dibenarkan dan tidak tercela. Tiongkok tidak dapat menerima tuduhan tidak berdasar dari negara-negara tersebut dan mencemarkan nama baikkami. Tiongkok tidak menerima putusan arbitrase ilegal di LTS atau tindakan sepihak apa pun berdasarkan putusan tersebut," papar Mao Ning.

Situasi di LTT dan LTS, ungkap Mao Ning secara umum stabil namun ada negara-negara tertentu yang terus mencari dukungan dari negara di luar kawasan karena mereka melanggar kedaulatan dan hak Tiongkok serta melakukan provokasi di laut.

"Apa yang mereka lakukan telah meningkatkan ketegangan. Negara-negara di luar kawasan terus mengobarkan api dan memicu konfrontasi. Ini tampak jelas. Izinkan saya menekankan sekali lagi bahwa Tiongkok akan dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial dan haknya serta kepentingan maritim kami," tegas Mao Ning. Ant/ST/I-1