Tekan Eksploitasi Besar-besaran, KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional
Minggu, 07 Apr 2024, 14:01 WIBJAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi nasional untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ekosistem di kawasan itu.
"Tujuan dari pengaturan sistem kuota ini dimaksudkan untuk menekan tingginya aktivitas pemanfaatan agar tidak memberikan dampak buruk kepada ekosistem pesisir," ujar Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Imam Fauzi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (5/4).
Menurut Imam, penghitungan kuota aktivitas pariwisata alam perairan didasarkan pada daya dukung kawasan konservasi. Dengan pengaturan kuota, diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan berkelanjutan secara umum dan pariwisata alam perairan secara khusus.
Salah satu kawasan konservasi prioritas untuk penerapan sistem kuota menurut Imam adalah Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra yang akan diterapkan pada kegiatan wisata selam dan snorkeling.
"Sesuai hasil penghitungan daya dukung, jumlah kuota karcis masuk untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Gili Matra tidak melebihi 421 karcis/hari. Pembagian kuota nantinya akan mempertimbangkan musim dan cuaca atau gelombang ekstrim," kata Imam.
Dia pun menegaskan untuk meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha terkait pengurusan perizinan berusaha maka kuota hanya akan diberikan kepada pelaku usaha yang telah mengurus perizinan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK).
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Firdaus Agung mengatakan, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penghitungan Daya Dukung Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi, guna menjaga fungsi kawasan konservasi sebagai daerah perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya, aktivitas pemanfaatan di kawasan konservasi perlu dikendalikan sesuai dengan daya dukungnya.
"Daya dukung pemanfaatan kawasan terkait penangkapan ikan, budidaya dan pariwisata dihitung dan diterapkan untuk menunjang pemanfaatan berkelanjutan di kawasan konservasi," ujarnya.
Menurut Firdaus, keputusan itu akan diterapkan pada kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan Gili Matra dengan tujuan untuk menghindari "overtourism" yang dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam sebagai nilai jual pariwisata.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Terindikasi Ilegal, KKP Hentikan Operasional 6 Perusahaan di Pantura Tegal
-
Jalur alternatif selatan untuk mudik Lebaran
-
Pemprov Kepri Lindungi 31.000 Nelayan dengan BPJS Ketenagakerjaan
-
KPK Ungkap Sosok Perantara Aliran Uang dari Yaqut ke Pansus Haji DPR, Inisialnya ZA
-
Ikan Nila Jadi Primadona di Kabupaten Gunung Mas, Penjualan Benih Tembus 1.830 Ekor di Awal 2026
-
Cegah Dehidrasi saat Haji, Jamaah Embarkasi Padang Dibekali Paket Kesehatan Khusus
-
Tokoh Bulu Tangkis Dunia Sir Craig Reedie Meninggal Dunia pada Usia 84 Tahun
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.