Pemprov Sumut Sarankan agar Masyarakat Galakkan Pertanian Perkotaan

Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan, masyarakat perlu terus menggalakkan pertanian perkotaan atau "urban farming" untuk memperkuat ketahanan pangan.

"Dengan pertanian seperti itu, minimal masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sendiri, selain juga mungkin dapat memberikan penghasilan tambahan," ujar Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Utara Muhammad Juwaini di Medan, Sumut, Kamis.

Juwaini melanjutkan, banyak tanaman yang dapat ditumbuhkan dengan "urban farming" seperti padi dan berbagai jenis flora hortikultra seperti cabai, bawang dan tomat.

Menurut dia, penguatan pertanian dari pekarangan masyarakat dapat menjadi tulang punggung ketika terjadi kelangkaan pasokan misalnya akibat iklim.

"Kami dari pemerintah provinsi terus mendorong pertanian perkotaan, salah satunya dengan memberikan bantuan benih," kata Juwaini.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertanian yang dilakukan di perkotaan dengan sebagian besar media tanamnya tidak di permukaan tanah atau "urban farming" terus menunjukkan perkembangan di Sumatra Utara.

Catatan BPS Sumut dari Sensus Pertanian 2023 Tahap I pada 1 Juni-31 Juli, terdapat 494 unit usaha "urban farming" perorangan di provinsi tersebut.Adapun "urban farming" tersebut menggunakan teknik hidroponik, akuakultur, vertikultur dan lain-lain.

Sementara Pemerintah Kota Medan meyakini penerapan "urban farming" (pertanian perkotaan) merupakan salah satu langkah dalam pengendalian inflasi daerah.

"Penerapan 'urban farming' didorong untuk pemenuhan kebutuhan pangan, dan penting sebagai upaya kita mengendalikan inflasi daerah," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Agus Suriyono.

Untuk itu, Pemkot Medan mendorong salah satunya para kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Kota Medan agar memanfaatkan perkarangan rumah sebagai lahan pertanian.

"Urban farming" dianggap sebagai bagian dari solusi untuk menjaga kestabilan harga pangan ketika terjadi lonjakan misalnya akibat krisis pangan.