Stabilitas Politik Perlu Dijaga demi Resiliensi Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Stabilitas politik perlu dijaga untuk melindungi resiliensi ekonomi Indonesia, terlebih di tengah melambatnya ekonomi negara mitra utama. Perlambatan ekonomi negara mitra utama seperti Tiongkok, dapat mempengaruhi kinerja ekonomi nasional, termasuk dari segi investasi.

"Untuk iklim domestik ini memang kan sedang dalam fase transisi pemerintah, jadi mungkin satu hal yang perlu dijaga adalah stabilitas," kata Ekonom Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, di Jakarta, Kamis (22/2).

Untuk itu, tambah dia, perlu upaya menjaga kondisi stabilitas politik di dalam negeri agar kepercayaan para investor juga terjaga.

"Kalau ada isu terkait pemilu harus segera diselesaikan. Bukan dalam arti harus cepat selesai atau satu putaran, tapi semua proses diikuti agar investor confidence terjaga, bahwa semua proses ini berjalan dengan semestinya," tutur dia.

Seperti dikutip dari Antara, dari segi pasar modal, Indeks Saham Harga Gabungan (IHSG) pada Kamis (15/2) pagi atau sehari setelah pemilu berlangsung, dibuka menguat 127,89 poin atau 1,77 persen ke posisi 7.337,63. Indeks tersebut juga ditutup menguat 93,54 poin atau 1,30 persen ke posisi 7.303,28 dibandingkan penutupan sebelumnya.

Sementara itu, pada Jumat (16/2) yang merupakan H+2 pencoblosan, IHSG dibuka menguat 42,30 poin atau 0,58 persen ke posisi 7.345,58, sedangkan pada sesi penutupannya, IHSG menguat 32,26 poin atau 0,44 persen ke posisi 7.335,54.

Mencari Peluang

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, menuturkan pasar modal cukup resilien walaupun Indonesia sedang dalam tahun politik, karena para investor dapat selalu mencari dan melihat peluang dalam situasi apa pun.

Dalam kesempatan terpisah, Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto, menilai perkembangan perekonomian dan geopolitik dunia lebih berdampak terhadap geliat pasar modal Indonesia dibandingkan hasil pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengenai sektor industri jasa keuangan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengganggu kinerja, justru menunjukkan adanya pertumbuhan baru.