• Home
  • navigasi panah1
  • Rona
  • panah2
  • Socrates Mengkritik Demokr...

Socrates Mengkritik Demokrasi pada Masyarakat yang Tidak Berpengetahuan

Kamis, 22 Feb 2024, 06:10 WIB

Kritik Socrates tentang demokrasi tetap relevan sampai saat ini. Salah satu kritik utamanya adalah demokrasi pada mayoritas masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan, diperlukan untuk membuat keputusan.

Demokrasi merupakan sistem bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Ket. Foto: — Sumber: afp/ LOUISA GOULIAMAKI

Bentuk pemerintahan demokrasi saat ini dianggap menjadi yang terbaik dibandingkan dengan bentuk lain seperti monarki, tirani, aristokrasi, dan oligarki. Namun filsuf Yunani, Socrates, yang lahir di Athena sekitar tahun 469 SM, memiliki pendapat tersendiri yang sehingga kadang pandangannya diplesetkan sebagai menolak demokrasi.

Melalui muridnya Plato dan juga Socrates mendokumentasikan ajaran dan dialog filsafatnya. Gagasan Socrates diabadikan dalam karya Plato sepertiThe RepublicdanThe Symposium, yang terus dipelajari dan dihormati hingga saat ini. Isinya menawarkan wawasan mendalam tentang etika, politik, metafisika, dan hakikat pengetahuan.

Dalam masyarakat yang menjunjung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ideal saat ini tentu saja pernyataan Socrates memicu banyak pertanyaan dan kritik. Yang perlu diketahui adalah dalam kondisi seperti apa sehingga ia menyampaikan gagasan tersebut.

Pada sejarawan mengatakan, pandangannya mengenai demokrasi sering disalahtafsirkan atau diambil di luar konteks. Padahal pandangan-pandangan Socrates memberi wawasan berharga mengenai potensi kendala dan kompleksitas sistem demokrasi melalui pemilihan umum. Perspektif Socrates tentang demokrasi dapat ditelusuri kembali ke prinsip-prinsip fundamentalnya dan komitmennya yang mendalam terhadap kebenaran, kebajikan, dan pencarian kebijaksanaan.

Dalam dialogThe Republicyang ditulis Plato, Socrates melakukan pemeriksaan kritis terhadap berbagai bentuk pemerintahan, termasuk demokrasi. Plato menebut Socrates tidak membenci atau mengutuk demokrasi. Ia hanya mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang fungsi dan potensi kekurangannya. Salah satu kritik utama Socrates terhadap demokrasi berakar pada keyakinannya bahwa mayoritas tidak selalu memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Ia menyatakan keprihatinannya bahwa dalam sistem demokrasi, keputusan sering kali dipengaruhi oleh opini dan emosi masyarakat dibandingkan rasionalitas dan keahlian. Yang dikhawatirkan hal itu dapat mengarah pada pilihan-pilihan yang kurang informasi dan peningkatan individu yang terampil dalam manipulasi atau retorika persuasif tetapi tidak memiliki kebijaksanaan sejati atau integritas moral.

Selain itu, Socrates berpendapat bahwa dalam demokrasi, kekuasaan cenderung berada di tangan massa, yang ia sebut sebagai "tirani mayoritas". Kelompok mayoritas mungkin didorong oleh kepentingan dan nafsu mereka sendiri. Mereka berpotensi mengabaikan kesejahteraan kelompok minoritas atau kepentingan jangka panjang masyarakat secara keseluruhan.

Socrates lalu memperingatkan potensi kekuasaan massa, dimana kekuasaan mayoritas yang tidak terkendali dapat menyebabkan penindasan terhadap suara-suara yang berbeda pendapat dan terkikisnya kebebasan individu. Ia juga mengkritik dampak kekayaan dan pengaruh dalam masyarakat demokratis.

Dalam pandangannya, individu dengan sumber daya yang besar dapat memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan politik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi korupsi, manipulasi opini publik, dan pengutamaan keuntungan pribadi di atas kepentingan umum.

Memahami Konteks

Untuk memahami sepenuhnya perspektif Socrates tentang demokrasi, penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya ketika ia hidup. Athena, tempat lahirnya demokrasi, sedang mengalami peningkatan pesat dalam partisipasi politik dan munculnya tantangan-tantangan baru.

Kritik yang dilontarkan Socrates bukanlah penolakan langsung terhadap demokrasi. Ia menyerukan untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam, melakukan refleksi diri, dan pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip dan cita-cita yang mendasari pemerintahan demokratis.

Bagi Socrates percaya bahwa pencarian kebenaran dan kebijaksanaan adalah tujuan tertinggi keberadaan manusia. Ia sangat prihatin dengan bahaya populisme yang tidak terkendali dan pengaruh opini publik, yang menurutnya dapat menghambat pencarian pengetahuan sejati dan mengarah pada pengambilan keputusan yang salah arah.

Socrates berargumen bahwa demokrasi, meskipun tampaknya merupakan sistem pemerintahan oleh rakyat, dapat dengan mudah berubah menjadi tirani mayoritas. Di sini opini, emosi, dan prasangka populer lebih diutamakan daripada akal dan kebijaksanaan.

Ia menyebut tipe pemimpin politik yang disebutdemagogyaitu pemimpin yang mengandalkan prasangka, janji palsu, dan karisma untuk memanipulasi pemilih agar memilih mereka. Istilah ini muncul di Yunani pada abad kelima SM, sekitar zaman Socrates, dan sering digunakan secara negatif.

Socrates sendiri sangat khawatir format demokrasi akan menimbulkan hasutan. Ia juga khawatir mereka yang mencalonkan diri tidak akan memiliki kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk memimpin dan mungkin akan menggunakan jabatan yang mereka pilih untuk kepentingan pribadi dan bukan kepentingan umum.

Socrates pun berpendapat bahwa dalam demokrasi, mayoritas dapat menggunakan kekuasaan. Dengan cara menekan suara perbedaan pendapat dan melemahkan upaya mencapai kebenaran. Ia percaya bahwa keputusan yang diambil oleh mayoritas, didorong oleh bias pribadi, kepentingan jangka pendek, dan sentimen populer, belum tentu merupakan kepentingan terbaik masyarakat secara keseluruhan.

Socrates percaya bahwa keadilan sejati membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan pengakuan terhadap tatanan moral yang lebih tinggi. Ia mengkritik fokus demokrasi pada kebebasan pribadi dengan mengorbankan tanggung jawab kolektif dan berargumen bahwa demokrasi memungkinkan berkembangnya kejahatan dan pengabaian kebajikan. hay/I-1

Redaktur: Ilham Sudrajat

Penulis: Haryo Brono

Berita Terbaru

Hebat Prestasi Mendunia! Lima Mahasiswa UI Tembus Program Geosains di Houston

Jalan layang Bomang Buka Akses Warga Bojonggede dan Parung Langsung ke Cibinong

Pemkot Pariaman dan KKP Koordinasi Realisasikan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Beras Indonesia Surplus 3,67 Juta Ton, Kok Harga di Daerah Masih Bisa Rp30 Ribu?

Inter Milan Rekrut Curtis Jones dari Liverpool, Kontrak hingga 2031

Kirab Ancak Agung Jember Kembali Bikin Sejarah, Rekor MURI Berhasil Dipecahkan!

Pemprov Gorontalo Perkuat Sektor Agro Maritim

Sungai Musi Bersih, Kota Palembang Asri! Wali Kota Dorong Aksi Peduli Lingkungan

Pemkot Palu Sasar 31.316 Penerima Manfaat Bantuan Pangan

Hasil Liga Spanyol: Mourinho Awali Periode Kedua di Madrid dengan Kemenangan 2-1 Atas Espanyol

Dari yang Paling Horor Hingga yang Mengecewakan: Ranking Enam Film Insidious

Kabut Asap Makin Pekat, Dinkes Palembang Imbau Warga Gunakan Masker

Karang Taruna Nasional Kerahkan Personel Turut Tangani karhutla di Kalbar

Pemain Timnas Indonesia Ole Romeny Kena Kartu Merah, Fortuna Sittard Harus Akui Keunggulan AZ Alkmaar

Pemprov Sumut Dorong Generasi Muda Jadi Penggerak Transformasi Digital

Gelar Bazar Harkop Harnas, Pemkab Lebak Bantu Pasarkan Produk UMKM ‎

Produk UMKM Lebak Makin Laris! Pemkab Bantu Pasarkan Lewat Bazar

Pacu Daya Saing sebagai Kota Global, Pemprov DKI Dorong Penguatan Ekosistem Musik

12 Film Horor dengan Penggambaran Dunia Paling Mengerikan dan Memikat

Kapal Korea Selatan Tembus Jalur Arktik, Rute Baru Asia-Eropa Pangkas 7.000 Km

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.