Penyaluran Bansos Sebaiknya oleh Menteri

Penyaluran bantuan sosial sebaiknya dilakukan oleh menteri terkait, bukan presiden serta harus menyertakan logo jelas APBN agar tidak memicu politisasi.

JAKARTA - Forum Ekonom Indonesia (FEI) menyarankan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan oleh menteri terkait, bukan oleh Presiden. Selain itu, penyaluran mesti menyertakan logo jelas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga tidak memicu interpretasi adanya politisasi bantuan untuk rakyat miskin ini.

"Lazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran. Itu prinsip. Hindari penyaluran (bansos) oleh 1-2 orang tertentu," kata Ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu dalam konferensi pers pasca diskusi "Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia" di Jakarta, kemarin.

Dia mengimbau, pemerintah agar menghindari interpretasi politisasi bansos sehingga niat baik penyaluran bantuan untuk rumah tangga miskin ini berjalan dengan lancar. Dia menilai juga penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus agar tepat sasaran dan efektif.

"Perlu digarisbawahi pentingnya integrasi data (masyarakat penerima bansos). Jika tidak ada integrasi data, maka bisa terjadi inefisiensi dalam alokasi APBN," jelasnya.

Anggito mengungkapkan, para ekonom tidak hanya menyoroti penyaluran bansos saat ini saja, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak menggunakan data terintegrasi. Hal ini menyebabkan risiko tumpang tindih penerima bansos sehingga terjadi salah sasaran sangat tinggi.

Dia menambahkan, bahwa secara prinsip penyaluran bansos sampai saat ini banyak menimbulkan pertanyaan. Beberapa masalah di antaranya adanya duplikasi rumah tangga penerima dan kemungkinan ada rumah tangga miskin yang justru tidak menerima bantuan ini karena tidak terdata. "Jadi, sekali lagi, ingin kami sampaikan prinsip dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran," ujarnya.

Inefisiensi Anggaran

Anggito menilai bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak menggunakan data yang terintegrasi. "Jadi risiko terjadinya tumpang tindih, terjadinya salah sasaran sangat tinggi," jelasnya.

Karena itu, FEI menyarankan pemerintah merumuskan para penerima bansos berbasis data, sehingga proses penyaluran dapat lebih tepat sasaran. Apabila tidak ada integrasi data, maka dapat terjadi inefisiensi dalam alokasi APBN.

Pihaknya turut memaparkan sembilan poin terkait kondisi perekonomian nasional yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan tiga calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres). ruf/S-2