PM Kishida Bertekad Hentikan Praktik Politik Uang

TOKYO - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, pada Selasa (30/1) menekankan bahwa ia bertekad untuk menghentikan praktik politik uang. Hal itu diutarakan saat ia mengungkapkan kembali permintaan maafnya atas skandal korupsi besar terbaru di tubuh partai yang berkuasa.

PM Kishida mengatakan bahwa ia harus mengakui bahwa faksi-faksi di Partai Demokrat Liberal (LDP) tampaknya bekerja demi uang dan bantuan dibandingkan kebijakan dan ia pun berjanji akan memimpin reformasi.

"Saya dengan rendah hati menyesalinya dan bertekad membuat kelompok-kelompok perancang kebijakan sepenuhnya menghentikan praktik politik uang," kata PM Kishida.

PM Jepang itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai skandal tersebut atau bagaimana uang tersebut dibelanjakan walau para anggota parlemen oposisi telah mendesaknya untuk mengungkapkan rinciannya.

Peringkat dukungan publik terhadap pemerintahan PM Kishida telah turun menjadi sekitar 20 persen, dan meskipun masa jabatan kepemimpinannya mungkin diperpendek, LDP kemungkinan besar akan tetap berkuasa karena partai-partai oposisi yang sebagian besar terpecah belah, tidak dipandang sebagai alternatif yang layak.

LDP telah memerintah Jepang pascaperang hampir tanpa gangguan dan berulang kali terlibat skandal korupsi yang diikuti dengan janji-janji politik yang lebih bersih.

Skandal terbaru ini berpusat pada dana politik yang dikumpulkan melalui tiket acara partai yang dibeli oleh individu, perusahaan, dan organisasi. Puluhan anggota parlemen LDP, sebagian besar dari mereka berasal dari faksi yang sebelumnya dipimpin oleh mantan PM Shinzo Abe yang dibunuh, dituduh secara sistematis tidak melaporkan dana yang melanggar Undang-Undang Pengendalian Dana Politik. Uang tersebut diduga masuk ke dana gelap yang tidak diawasi.

Transaksi di Balik Layar

Jaksa baru-baru ini mendakwa 10 orang, termasuk tiga anggota parlemen, meskipun kasus-kasus tersebut dibatalkan terhadap tokoh-tokoh politik kelas atas. PM Kishida pada Senin (29/1) mengakui setidaknya 37 anggota parlemen kini mengoreksi akuntansi dana politik mereka.

Para anggota parlemen dari partai yang berkuasa mengatakan bahwa hasil dari acara penggalangan dana memberikan pendapatan penting untuk membantu menutupi biaya pemilu dan kegiatan politik lainnya, dan menyangkal bahwa mereka menyembunyikan atau mengantongi pendapatan yang tidak dilaporkan itu. Sementara para ahli menilai Undang-Undang (UU) Pengendalian Dana Politik memiliki banyak celah.

PM Kishida sendiri telah mengumumkan pembubaran faksinya menyusul skandal tersebut dan ia telah membentuk satuan tugas internal untuk melakukan reformasi, namun setengah dari anggotanya terkait dengan skandal tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar pencapaian yang dapat diwujudkan oleh faksi tersebut.

Para pengkritik mengatakan masalah sebenarnya bukanlah faksi-faksi tersebut, melainkan transaksi di balik layar yang seringkali didasarkan pada hubungan anggota parlemen dengan para pemilih di daerah pemilihan mereka.

PM Kishida tidak perlu mengadakan pemilihan parlemen hingga 2025, tetapi partainya telah menetapkan bahwa pemungutan suara untuk menentukan kepemimpinan LDP akan berlangsung pada September.AFP/I-1