Sekjen PBB Serukan Bantuan untuk Gaza Tetap Tersalur

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, meminta negara-negara donor untuk menjamin penyaluran aliran bantuan ke Gaza setelah beberapa negara menghentikan pendanaan kepada badan tersebut untuk Palestina karena klaim bahwa beberapa staf badan pengungsi Palestina atauUnited Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA),ikut serta dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Dikutip dari Channel Newa Asia (CNA), baru-baru ini sementara perselisihan mengenai UNRWA semakin dalam, pertempuran sengit di Jalur Gaza yang terkepung menyebabkan lebih banyak orang melarikan diri ke selatan menuju perbatasan Mesir.

UNRWA mengatakan pada hari Jumat pihaknya telah memecat beberapa pegawainya atas tuduhan yang tidak dijelaskan secara spesifik oleh Israel tentang keterlibatan beberapa stafnya dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.

Negara-negara donor termasuk Jerman, Inggris, Italia, Australia, dan Finlandia pada hari Sabtu mengikuti jejak Amerika Serikat, yang mengatakan pihaknya telah menangguhkan pendanaan tambahan kepada badan tersebut atas tuduhan tersebut.

"Meskipun saya memahami kekhawatiran mereka, saya sendiri merasa ngeri dengan tuduhan ini, saya sangat menghimbau kepada pemerintah yang telah menghentikan kontribusi mereka, setidaknya untuk menjamin kelangsungan operasi UNRWA," kata Guterres dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyerukan kepada Ketua UNRWA, Philippe Lazzarini, untuk mundur setelah mengatakan sebelumnya badan tersebut "harus diganti dengan badan-badan yang didedikasikan untuk perdamaian dan pembangunan sejati" setelah perang paling berdarah di Gaza.

"Tuan Lazzarini harap mengundurkan diri," kata Katz di platform media sosial X pada Sabtu malam sebagai tanggapan atas unggahan kepala UNRWA yang memperingatkan bahwa pemotongan dana berarti operasi badan tersebut di Gaza hampir gagal.

Guterres mengatakan "tindakan menjijikkan" yang dilakukan beberapa staf UNRWA tidak berarti ribuan pekerja kemanusiaan lainnya terkena sanksi. "Kebutuhan mendesak dari masyarakat yang putus asa yang mereka layani harus dipenuhi," katanya.