Digtalisasi Layanan Pelabuhan Dorong Peningkatan PNBP 

JAKARTA - Sejak 2020, realisasi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) terus mengalami kenaikan yang signifikan. Digitalisasi layanan pelabuhan melalui Inaportnet yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubla dalam beberapa tahun terakhir berhasil menciptakan tren positif dalam PNBP.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menyatakan keberhasilan ini terutama terlihat pada sektor Jasa Kepelabuhanan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Konsesi, dan Jasa Telekomunikasi Pelayaran.

"Saat ini di 264 pelabuhan atau seluruh pelabuhan di Indonesia telah terimplementasi layanan Inaportnet, demikian juga Tersus, TUKS, BUP telah menerapkan Inaportnet, guna mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan national competitiveness dan membuat proses-proses di Pelabuhan menjadi lebih cepat, efisien, transparan dan kompetitif, memangkas biaya logistik dan meningkatkan PNBP," kata Capt. Antoni dalam keterangan tertulis, Kamis (18/1).

Ia menambahkan terimplementasinya Inaportnet di pelabuhan merupakan langkah keseriusan Kementerian Perhubungan dalam melakukan pembenahan pelayanan di pelabuhan melalui program tata kelola pelabuhan yang didukung oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Capt. Antoni juga menjelaskan keberhasilan ini dipicu oleh digitalisasi layanan pelabuhan melalui Inaportnet yang telah memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya, terciptanya keamanan dalam bertransaksi serta mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan proses kegiatan di bidang pelayaran.

"Realisasi PNBP Jasa Kepelabuhanan pada 2020 mencapai 2,2 T, kemudian pada 2021 naik menjadi 2,4 T, 2022 naik menjadi 2,6 T dan pada 2023 naik menjadi 2,9 T," ungkapnya.

Kemudian realisasi PNBP Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran pada 2020 mencapai 573 M, pada 2021 naik menjadi 605 M, pada 2022 naik menjadi 695 M dan pada 2023 kembali naik menjadi 738 M.

Sementara itu, realisasi PNBP Jasa Konsesi pada 2020 mencapai 491 M. pada 2021 naik menjadi 540 M, pada 2022 naik menjadi 672 M dan pada 2023 kembali naik menjadi 697 M.

"Dengan telah diterapkannya Inaportnet di 264 pelabuhan, diharapkan pada tahun 2024 peningkatan PNBP akan kembali meningkat secara signifikan," ujarnya.

Capt. Antoni menegaskan Ditjen Hubla berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan digitalisasi pelabuhan tersebut dengan menambahkan menu dan fitur-fitur yang semakin memudahkan pengguna jasa.

Adapun saat ini pelayanan terhadap kapal mulai dari masuk pelabuhan, sandar, bongkar muat dan keluar dari pelabuhan dapat dengan mudah diproses dan diawasi melalui Inaportnet.

"Digitalisasi merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan pelayanan, menjawab tantangan bisnis maritim secara global, mendukung kelestarian lingkungan melalui kegiatan operasional yang bersih dan efisien, dan pada akhirnya akan menciptakan sinergi diantara semua pemangku kepentingan di bidang pelayaran," jelasnya.

Ke depannya, Ditjen Hubla akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi digital, menjadikan pelabuhan Indonesia lebih efisien dan bersaing di tingkat global.

"Digitalisasi pelabuhan tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan PNBP, tetapi juga bertujuan utama untuk mempercepat proses dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna jasa pelabuhan. Kementerian Perhubungan dan Ditjen Hubla berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan sektor perhubungan melalui inovasi dan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan yang berkualitas," tutupnya.

Berdasarkan hasil sidang komite fasilitasi ke-47 pada Organisasi Maritim Internasional (IMO), telah mewajibkan negara anggotanya untuk menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.