Tekan Pengangguran, Penempatan PMI 2024 Ditargetkan Tembus 300 Ribu

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menargetkan penempatan PMI tahun ini bisa menembus angka 300 ribu. Angka sebanyak itu dianggap membantu mengurangi tingkat pengangguran di tanah air.

Demikian ditegaskan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam konferensi persnya dalam Rapat Kerja Teknis Tahun 2024 yang digelar di Jakarta, Selasa (16/1). "Tahun ini kita target lebih tinggi dari 2023, 2022 dan 2021," sebut Benny.

Dia menuturkan, sepanjang 2023, BP2MI berhasil melakukan penempatan sebanyak 273.747 PMI. Jumlah tersebut melampaui jumlah penempatan pada 2022 sebanyak 200.761 orang dan melampaui target penempatan yang dicanangkan untuk 2023, sebanyak 250 ribu orang PMI.

Capaian tersebut menjadi bukti penempatan PMI menjadi satu solusi untuk membantu mengurangi pengangguran akibat pandemi. "Dari Angkatan kerja sebanyak 144,01 juta, dan dengan jumlah pengangguran 8,39 juta atau 5,85%, maka kontribusi PMI dalam mengurangi pengangguran sebesar 0,15%," ungkap Benny.

Itu kata Benny memang bukan angka yang besar, namun multiplier effect (efek berganda) penempatan PMI mampu mempercepat laju pembangunan di daerah-daerah kantong PMI.

Capaian jumlah penempatan tersebut juga didukung oleh penilaian Ombudsman terhadap proses standar pelayanan yang terdapat pada BP2MI pada 2023 dimana BP3MI Jakarta menjadi locus penilaian dan berhasil mengatarkan BP2MI meraih peringkat ke- 4 dan berada di zona hijau dengan nilai 87,28. "Tentu ini menjadi hal yang membanggakan," paparnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas yang hadir dalam kesempatan itu mengapresiasi penyederhanaan birokrasi di BP2MI. Dirinya mendukung penuh upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) di BP2MI.

Kata Anas, agresivitas simplifikasi proses bisnis di BP2MI ini patut diapresiasi karena sudah memangkas berbagai layanan yang sebelumnya cukup panjang. "Saya apresiasi karena BP2MI terus melakukan perbaikan untuk penguatan sinergitas tata kelola penempatan dan pelindungan PMI," ujarnya.

Dia menegaskan, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci penting, didukung SDM yang kompetitif, dan pelayanan publik yang berkualitas menjadi muaranya. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesinnya. Mesin yang mampu menggerakkan kendaraan. Maka sebagai "mesin", birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan.

Anas mengungkapkan saat ini paradigma lama sudah berubah menjadi paradigma baru yang sesuai kebutuhan masyarakat, menerima kritik, dan partisipatif. "BP2MI sudah mengubah paradigma dari yang semula 'pemerintah mengatur masyarakat' menjadi 'pemerintah bekerja bersama masyarakat'," tutur Anas.