Pemerintah Diminta Percepat Belanja di Tahun Politik

JAKARTA - Pemerintah diminta mempercepat realisasi belanja negara pada tahun politik 2024 mendatang. Desakan mempercepat belanja negara itu agar memberi kontribusi yang lebih optimal pada pertumbuhan ekonomi.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pencairan belanja lebih dini memang tidak mudah mengingat di beberapa tahun sebelumnya ketika ada pemilu maupun pilkada, belanja di daerah kerap kali tertahan dengan berbagai alasan.

Saat ini, di level nasional, jelasnya, pemerintah sebenarnya sudah mulai melakukan daftar isian belanja yang lebih cepat dengan harapan belanja negara bisa dieksekusi

lebih awal, sehingga setahun penuh cukup untuk melakukan eksekusi.

Pergelaran politik melalui pesta demokrasi pemilu memang akan menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan.

Berbagai macam rangkaian kegiatan pemilu akan ikut memberikan kontribusi, terutama untuk pengeluaran yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal tersebut seperti kampanye dan atribut-atribut yang digunakan.

"Tahun politik ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi di saat yang bersamaan juga bisa menjadi penghambat maupun tantangan," katanya.

Dia pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2024 akan relatif moderat. Artinya, potensi pertumbuhannya tidak setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Faktor-faktor yang dirasa atau dinilai bisa menghambat pertumbuhan ekonomi perlu dimitigasi sejak dini, sehingga setidaknya kalau kita bicara angka realistis pertumbuhan ekonomi yang di sekitaran 5 persen yang ingin disasar oleh pemerintah itu bisa tercapai," katanya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya manajemen yang cermat terhadap dinamika politik dan ekonomi, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Idealnya Merata

Dalam kesempatan lain, Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi mengatakan mekanisme penganggaran Indonesia agak susah jika harus menggenjot realisasi belanja, meskipun peluang itu sangat terbuka, terutama belanja pemerintah daerah (pemda).

Jika dicermati, realisasi anggaran nonkumulatif biasanya tidak signifikan di triwulan I, II, dan III dengan kisaran maksimal 40-50 persen, selebihnya di triwulan IV dengan kumulatif per tahun per satuan kerja 90-an persen.

"Idealnya memang merata setiap triwulannya sehingga belanja pemerintah sebagai countercyclical perekonomian bisa optimal," kata Badiul.

Persoalan yang melingkupi juga pada fokus kegiatan pemerintah pusat dan daerah.

Jika dilihat justru belanja nonpemerintah awal tahun 2024 ini akan tinggi sebagai dampak pemilu. "Pemerintah akan fokus pada proses pengawalan pemilu yang serapan anggarannya tidak akan banyak," kata Badiul.