Mahfud Dinilai Pahami Persoalan Kebangsaan

JAKARTA - Kiai dan pengasuh ponpes se-Priangan Timur, yang tergabung dalam Barisan Lauhil Mahfud, bertekad memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

"Kami, para santri dan ulama yang tergabung dalam Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur, bertekad bulat memenangkan pasangan capres dan cawapres Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024," demikian bunyi naskah deklarasi yang dibacakan perwakilan relawan saat kunjungan Mahfud MD ke Ponpes Al-Quran Cijantung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (15/12).

Selain mendeklarasikan dukungan, para kiai itu juga bertekad menjunjung tinggi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang damai. "Kami menjunjung tinggi pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia secara damai," kata para relawan tersebut.

Dalam kesempatan itu, para relawan juga mendoakan agar pasangan calon Ganjar-Mahfud berhasil menjadi pemenang Pilpres 2024. "Semoga Mahfud MD bersama Ganjar Pranowo memimpin Indonesia dan membawa negara ini lebih baik," ucap K. H. Oni Sya'roni yang juga sesepuh NU dalam doanya.

Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Cijantung, Ciamis, K. H. O. Nur Muhammad menegaskan sejak awal dia berharap Mahfud MD dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo.

Menurut Kiai Nur, Indonesia perlu sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan. "Di antara masing-masing calon yang ada, hanya sosok Mahfud MD yang paling sreg di hati," ujarnya.

Menurut dia, sosok Mahfud tidak hanya sebagai negarawan dan tokoh bangsa, tetapi juga sosok santri yang jujur dan berintegritas.

Sebelumnya, Mahfud MD menemui perwakilan dari organisasi, pegiat, dan kaum difabel perempuan di Posko Teuku Umar 9, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan difabel menyampaikan beberapa aspirasi dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari serta minimnya bantuan dari pemerintah kepada mereka. "Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama terutama akses-akses ini nanti kita tata kembali dan inventarisir masalahnya," kata Mahfud.

Dalam kesempatan itu Mahfud juga mendengar langsung dari para pegiat difabel bahwa disabilitas tidak bisa disamaratakan, masing-masing punya karakteristik yang memerlukan perhatian yang berbeda.

Mahfud memahami bahwa kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas tidak bisa dibuat seragam. "Disabilitas itu tidak sembarang disabilitas sehingga dibuat kebijakan yang seragam tidak bisa, tapi misalnya yang cerebral palsy ini kan ini saja sudah 6.000 (orang) belum disabilitas yang jenis lain," ujarnya.