DPR Setujui Penyelidikan Pemakzulan Presiden Biden

WASHINGTON DC - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Rabu (13/12) melakukan pemungutan suara untuk menyetujui penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Persetujuan ini semakin meningkatkan pertarungan antara Partai Republik dengan Demokrat menjelang pemilu 2024, sementara Biden mengecam tindakan ini dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak berdasar.

Partai Republik, yang memanfaatkan kesepakatan internasional kontroversial putra Biden, Hunter, sejauh ini memang belum memberikan bukti adanya korupsi yang dilakukan presiden, dan Senat yang dipimpin Partai Demokrat kemungkinan besar tidak akan menghukumnya bahkan jika penyelidikan tersebut benar-benar mengarah pada persidangan pemakzulan.

Terlepas dari itu, prosedur tersebut menjamin Partai Republik memiliki platform baru dan penting untuk menyerang Biden saat ia berkampanye untuk terpilih kembali dan untuk mengalihkan perhatian dari persidangan pidana federal yang dihadapi penantangnya, Donald Trump.

Pemungutan suara 221 berbanding 212 dilakukan sesuai dengan garis ketat partai, dengan setiap anggota Partai Republik memberikan suara mendukungnya dan setiap anggota Partai Demokrat menentangnya.

Kalangan konservatif menuduh putra Biden yang bermasalah, Hunter, memperdagangkan pengaruh keluarga dalam skema bayar untuk bisa memuluskan urusan bisnisnya di Ukraina dan Tiongkok. Tuduhan terhadap Hunter Biden mengacu pada insiden yang terjadi sebelum ayahnya menjadi presiden, dan Gedung Putih menekankan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan.

Biden sendiri memberikan tanggapan segera setelah pemungutan suara, dengan menuduh Partai Republik mengulur waktu di bidang-bidang penting seperti pendanaan pemerintah dan terobsesi untuk mencetak poin politik menjelang pemilu.

"Alih-alih melakukan apa pun untuk membantu membuat kehidupan orang Amerika lebih baik, mereka justru fokus menyerang saya dengan kebohongan," kata Biden dalam sebuah pernyataan. "Daripada melakukan pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan, mereka memilih membuang-buang waktu untuk aksi politik tak berdasar yang bahkan diakui oleh Partai Republik di Kongres karena tidak didukung oleh fakta," imbuh dia.

Sementara itu Partai Republik bersikeras bahwa langkah ini ada manfaatnya.

"Ketika Presiden Biden terus menolak panggilan pengadilan yang sah di Kongres, pemungutan suara hari ini di DPR telah mengesahkan penyelidikan dan ini menempatkan kami pada posisi terkuat untuk menegakkan panggilan ini di pengadilan," kata Ketua DPR AS, Mike Johnson, dan anggota kepemimpinan Partai Republik lainnya.

Tidak Ada Bukti

Hunter Biden, yang kehidupan pribadi dan urusan bisnisnya yang kacau, telah menjadi magnet bagi teori konspirasi sayap kanan dan investigasi media. Menanggapi perkembangan terbaru ini, ia pun mengeluarkan pernyataan kecaman di Washington DC.

"Ayah saya tidak terlibat secara finansial dalam bisnis saya," kata Hunter yang berbicara kepada wartawan di Capitol Hill, setelah menolak menghadiri sidang tertutup yang dipimpin oleh Partai Republik di dalam gedung.

Partai Republik pertama kali mulai menyelidiki kemungkinan pemakzulan Biden pada awal tahun ini. Sidangnya sendiri telah dimulai akhir September lalu yang mengarah pada keputusan untuk mengadakan pemungutan suara pada Rabu.

Namun, para ahli yang diwawancarai selama persidangan mengatakan tidak ada bukti yang membenarkan pemakzulan Biden. Sedangkan Partai Demokrat mengatakan Partai Republik hanya bermain politik. AFP/I-1