India Cabut Status Khusus Jammu-Kashmir, Pemilu Lokal Digelar Tahun Depan

NEW DELHI - Mahkamah Agung India pada Senin (11/12) menguatkan keputusan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2019 yang mencabut status khusus negara bagian Jammu dan Kashmir dan menetapkan batas waktu hingga 30 September tahun depan untuk mengadakan pemilihan umum negara bagian.

Satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India, Jammu dan Kashmir, telah menjadi pusat permusuhan selama lebih dari 75 tahun dengan negara tetangga Pakistan sejak lahirnya kedua negara tersebut pada 1947 setelah merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris.

Perintah bulat yang dikeluarkan panel yang terdiri dari lima hakim tersebut merupakan tanggapan terhadap lebih dari selusin petisi yang menentang pencabutan tersebut dan keputusan selanjutnya untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua wilayah yang dikelola pemerintah federal.

Hal ini membuka peluang digelarnya pemilu di wilayah tersebut yang lebih terintegrasi dengan India setelah tindakan pemerintah yang kontroversial, yang sejalan dengan janji Partai Bharatiya Janata (BJP), partai nasionalis pimpinan Modi.

Keputusan ini merupakan langkah tepat bagi pemerintah menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Mei.

Para penggugat berpendapat, hanya majelis konstituante Jammu dan Kashmir yang dapat memutuskan status khusus wilayah pegunungan yang indah itu, dan mempertanyakan apakah parlemen mempunyai kewenangan untuk mencabut status khusus tersebut.

Mahkamah mengatakan status khusus merupakan ketentuan konstitusional sementara yang dapat dicabut oleh parlemen. Mahkamah juga memerintahkan agar wilayah federal harus kembali menjadi negara bagian sesegera mungkin.

Wilayah ini terbagi antara India, yang menguasai Lembah Kashmir yang berpenduduk padat dan wilayah Jammu, Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, yang menguasai sebagian wilayah di barat, dan Tiongkok, yang menguasai daerah dataran tinggi yang berpenduduk sedikit di utara.