Pangan 270 Juta Penduduk Tak Bisa Andalkan dari Impor

JAKARTA - Swasembada pangan sepertinya hanya tinggal slogan yang semakin sulit direalisasikan. Pemenuhan pangan khususnya kebutuhan pokok semakin bergantung pada produk impor. Maka tidak heran, kalau negara-negara eksportir pangan, seperti Thailand, Vietnam, dan kini Kamboja menjadikan Indonesia sebagai pasar yang empuk.

Pada pekan lalu, Kamboja mengekspor beras giling (milled rice) ke Indonesia untuk kali pertama, yang ditandai dengan tibanya pengiriman perdana komoditas itu di Semarang, pekan lalu.

Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, dalam rilisnya yang dikutip Antara mengatakan ekspor perdana beras ke Indonesia itu merupakan hasil dari negosiasi yang bermanfaat dalam membuka pasar Indonesia untuk beras giling mereka.

Ekspor komoditas itu ke Indonesi, jelasnya, akan membantu menggenjot volume ekspor negara kerajaan tersebut, dan berkontribusi pada peningkatan penghidupan para petani.

Sekitar 3.500 ton beras putih mereka ekspor ke Indonesia dalam pengiriman perdana tersebut. Ekspor itu dilakukan usai Indonesia pada Agustus lalu sepakat untuk membeli 125.000 ton beras giling dari Kamboja.

Kamboja telah mengekspor total 456.581 ton beras giling ke 57 negara dan kawasan dalam sembilan bulan pertama 2023 dengan meraup pendapatan sebesar 327,4 juta dollar AS menurut Federasi Beras Kamboja (Cambodia Rice Federation).

Tiongkok dan Eropa merupakan pasar utama untuk beras giling dari negara Asia Tenggara tersebut.

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto, memahami bahwa impor dari Kamboja pada saat ini adalah kebutuhan taktis yang harus dilakukan di tengah banyak negara pengekspor beras menghentikan ekspornya. Namun demikian, dia mempertanyakan bagaimana perencanaan pemerintah sehingga Indonesia selalu harus memilih jalan impor untuk memenuhi pangan.

"India, Thailand, Vietnam, setop ekspor. Sementara kita menghadapi El Nino dan musim tanam gadu. Desember-Januari harga memang akan melambung karena petani baru akan menanam padi, sudah tak memiliki gabah untuk dijual. Pertanyaannya, kenapa selalu kondisinya terjepit, lalu memang langkahnya harus impor?" kata Dwijono.

Andalkan Negara Lain

Keputusan Kamboja untuk mengekspor beras giling ke Indonesia adalah hasil dari negosiasi yang berhasil, tetapi menurut Dwijono, pertanyaan utama soal pangan selalu tentang bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan 270 juta perut secara berkelanjutan. Sebab, tidak mungkin perut sebanyak itu akan selalu bisa dicukupi dengan mengandalkan orang lain. Itu namanya menyerahkan leher atau nasib kepada pihak lain.

Maka dari itu, para pemimpin sangat penting untuk berpihak pada petani dan berinvestasi dalam pertanian lokal. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga tentang mendukung penghidupan para petani Indonesia.

Situasi itu harus menjadi panggilan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan yang nyata dalam mendukung kemandirian pangan Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya dan potensi untuk menjadi negara produsen beras yang kuat.

"Seharusnya pemerintah segera memperbaiki saluran irigasi dan subsidi pupuk sudah seharusnya langsung ke petani bukan lagi ke pabrik pupuk. Ini jika ke depan masih mengharap para petani mau meningkatkan produksi gabahnya," tandas Dwijono.

Belajar dari pengalaman selama ini, pemerintah harus bisa mengandalkan produksi dalam negeri, dengan mengurangi konversi lahan pertanian untuk kebutuhan nonpertanian.

"Jangan sampai situasinya seperti terigu yang kita dipaksa 100 persen impor. Padahal sebenarnya ada potensi pengganti terigu, tapi tidak pernah dikerjakan," kata Dwijono.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah ini selalu ambil short cut. "Kebijakan temporer dan jangka pendek seharusnya mulai ditinggalkan karena kebijakan impor berarti kita menggantungkan nasib kita ke negara lain," tegasnya.

Padahal masalah pangan ini fundamental. Negara maju pun masih memproduksi pangannya sendiri untuk mengamankan stok pangannya. Indonesia yang masih masuk kelompok negara berpendapatan menengah harus memandang masalah pangan sebagai masalah krusial.