PBB: Negara-negara Kaya Kurangi Bantuan Iklim saat Risiko Meningkat

WASHINGTON - PBB dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada Kamis (3/11), menyebutkan, negara-negara kaya telah mengurangi jumlah dana yang mereka janjikan untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi dampak perubahan iklim, meskipun kebutuhan akan belanja tersebut semakin meningkat.

Menurut penulis laporan itu, bantuan untuk adaptasi iklim turun menjadi 21 miliar dollar AS pada 2021, tahun terakhir tersedianya data komprehensif, turun 15 persen dari 2020, kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya tekanan finansial pada negara-negara kaya akibat Covid-19 dan tantangan lainnya.

"Amerika Serikat mencatat salah satu pengurangan bantuan adaptasi iklim terbesar dibandingkan negara mana pun antara 2020 dan 2021," demikian temuan para penulis.

Dikutip dari The Straits Times, pada tahun 2021, AS memberikan bantuan sebesar 129 juta dollar AS untuk adaptasi iklim, dibandingkan dengan 245 juta dollar AS pada 2020 atau turun sebesar 47 persen.

Juru bicara Gedung Putih, Angelo Fernandez Hernandez, mengatakan laporan tersebut "tidak mewakili gambaran lengkap tentang apa yang dilakukan AS dalam adaptasi iklim". Dia mengatakan pemerintahan Biden mendapatkan sekitar 2 miliar dollar AS pendanaan adaptasi iklim untuk tahun fiskal 2022.

Negara-negara berkembang akan membutuhkan antara 215 miliar dollar AS hingga 387 miliar dollar AS per tahun pada dekade ini untuk melindungi diri dari guncangan iklim, seperti badai yang semakin parah, kegagalan panen, dan hilangnya akses terhadap air, demikian temuan laporan tersebut. Jumlah itu 18 kali lebih besar dari jumlah total komitmen negara-negara kaya untuk adaptasi iklim pada 2021.

Data baru ini muncul beberapa minggu sebelum dimulainya pertemuan puncak iklim PBB di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana bantuan kepada negara-negara berkembang akan menjadi agenda utama.

Pada pertemuan puncak serupa dua tahun lalu di Glasgow, Skotlandia, negara-negara sepakat untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi iklim mereka pada 2025, dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2019. Bahkan jika negara-negara tersebut menepati janjinya, kata laporan itu, hal itu hanya akan memberikan sebagian kecil dari dana tambahan yang dibutuhkan.

"Ambisi benar-benar perlu ditingkatkan," kata Georgia Savvidou, peneliti di Stockholm Environment Institute dan salah satu penulis laporan tersebut.

Kebijakan Iklim

Permintaan akan bantuan adaptasi iklim semakin meningkat. Laporan tersebut mencatat bahwa berdasarkan kebijakan iklim saat ini di seluruh dunia, suhu rata-rata global akan meningkat setidaknya 2,4 derajat Celcius, dibandingkan dengan suhu pada masa pra-industri, pada akhir abad ini. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari target 1,5 derajat Celcius yang ditetapkan para ilmuwan, dan jika melebihi itu, maka dampak pemanasan dapat menjadi bencana besar.

"Tindakan iklim saat ini sangat tidak memadai," kata laporan itu.

Menurut Paul Watkiss, penulis laporan lainnya, sejak 2016, terakhir kali PBB menyiapkan analisis terperinci, jumlah uang yang dibutuhkan negara-negara berkembang untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim telah meningkat lebih dari 25 persen.

Meningkatnya biaya tersebut mencerminkan peningkatan pemanasan global dan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak pemanasan tersebut serta langkah-langkah yang harus diambil negara-negara untuk mengatasi dampak itu.

"Dukungan terhadap bantuan adaptasi iklim bertumpu pada beberapa prinsip inti," kata laporan itu.

Pertama, negara-negara berkembang bertanggung jawab atas sebagian kecil emisi gas rumah kaca yang menyebabkan kenaikan permukaan laut, memperburuk badai, kekeringan, dan guncangan iklim lainnya. Negara-negara kaya seperti AS, Jerman dan Inggris telah memberikan kontribusi emisi yang tidak proporsional, yang menurut banyak orang menimbulkan kewajiban untuk membantu mengatasi dampaknya.