Pejabat Masih Terima Bantuan Sosial

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jakarta diminta membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Sebab disinyalemen masih ada pejabat yang menerima bansos. Desakan ini datang dari Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, Iman Satria, Rabu (25/10).

"Ini pasti ada sumber data yang salah karena ada pejabat menerima bansos," tandas Iman. Karena itu, Iman menegaskan perlunya pembersihan data (cleansing data) agar bisa diperoleh jumlahpenerima bantuan sosial yang valid. Selain itu juga untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Jika ada pejabat menerima bansos, mestinya dikembalikan karena mereka tidak berhak. Jika dikembalikan maka bansos dapat disalurkan kepada mereka yang memang berhak. "Dinas Sosial Jakarta harus tahu di mana sumber salahnya. Jangan sampai terulang. Kebanyakan data tersebut menggunakan waktu masa Covid-19," katanya.

Iman menegaskan, pemerintah provinsi harus lebih meningkatkan komunikasi antarpihakterkait agar bisa dirinci data penduduk yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan sosial. Kalau data benar maka bantuan akan sampai kepada warga yang benar-benar berhak.

Apalagi Dinas Sosial Jakarta juga menemukan 1,1 juta warga DKI yang terdapat di dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masuk ke dalam kategori tidak layak menerima bantuan sosial. Berdasarkan DTKS Februari 2022 tercatat sebanyak 4.497.724 warga. Namun sebanyak 1.143.639 warga tidak layak menerima bansos.

"Jadi bantuan mesti disampaikan kepada warga yang betul-betul miskin. Jangan juga orang-orang atas yang mampu, tapi merasa miskin," jelas Iman. Mesti ada rasa malu, jika mampu tetapi mendapat bantuan. Itu harus dikembalikan karena bukan haknya.

Penerima bansos Jakarta pada bulan Februari tahun lalu berdasarkan data Kementerian Sosial tercatat sebanyak 213.945 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemensos, Supomo, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (23/10) mengungkapkan, data tersebut jauh di bawah angka 1,1 juta seperti yang disebutkan Dinas Sosial Jakarta.

Data bansos memang harus terus diperbaiki atau di-update. Langkah ini perlu ditempuh agar datanya valid.