Tarif Tinggi Warga Luar DKI Cukup Riskan

JAKARTA - Pemberlakuan tarif terintegrasi lebih tinggi bagi warga luar Jakarta tidak produktif karena justru akan membuat mereka kembali menggunakan kendaraan pribadi. "Saya menolak kenaikan tarif transportasi publik untuk warga luar Jakarta karena malah dikhawatirkan membuat mereka kembali beralih ke kendaraan pribadi," tutur anggota DPRD Jakarta, Sholikhah, Rabu (11/10).

Menurutnya, dengan memberikan tarif terintegrasi transportasi yang lebih tinggi untuk penduduk luar Jakarta akan membuat mereka kembali menggunakan kendaraan pribadi menuju tempat bekerja dan beraktivitas lainnya. Sholikhah menuturkan dikhawatirkan dengan naiknya tarif bagi luar Jakarta ini membuat upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurai kemacetan menjadi tidak efektif.

Dia menilai warga luar Jakarta yang bekerja dan beraktivitas juga berkontribusi bagi perekonomian Ibu Kota. Dengan demikian, Sholikhah menyarankan agar penerapan tiket terintegrasi untuk penggunaan transportasi publik Jakarta tidak dibedakan antara warga Jakarta dan luar Jakarta. Sholikhah lebih menyarankan agar pemerintah membangun pelayanan transportasi publik yang lebih baik agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi.

"Pembangunan dan pelayanan transportasi publik yang semakin baik akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk penduduk luar Jakarta sehingga kemacetan bisa dikurangi," katanya.

Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi B DPRD, Taufik Azhar. Dia menyetujui wacana perubahan tarif Transjakarta sesuai dengan status ekonomi dan domisili penumpang melalui tiket berbasis akun (account based ticketing/ABT). "Saya setuju-setuju saja. Karena Jakarta tidak bisa terus mengandalkan penambahan dana subsidi kewajiban layanan publik atau PSO," kata Taufik.

Menurut Taufik, PSO sudah seharusnya tepat sasaran sehingga perlu dibedakan tarifnya bagi setiap pelanggan. Pemerintah Provinsi Jakarta menerapkan uji coba pembelian tiket berbasis akun untuk MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta melalui aplikasi Jaklingko.

"Pekan lalu kami sudah uji coba. Prinsipnya untuk fitur ABT di aplikasi Jaklingko sudah cukup baik," kata Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo. Rencana pembelian tiket berbasis akun ini akan terintegrasi dengan data KTP dan status ekonomi penumpang. Salah satu moda transportasi yang akan diterapkan sistem ini adalah Transjakarta.