Ketika Modi Pakai Nama 'Bharat' di Plakat Negaranya di KTT G20, Bukan India

NEW DELHI - Plakat Perdana Menteri Narendra Modi pada pembukaan KTT G20 pada Sabtu (9/9) menggunakan nama "Bharat" ketimbang India, meningkatkan spekulasi perubahan nama negara Asia Selatan tersebut.

India juga disebut Bharat, Bharata, Hindustan - nama-nama pra-kolonialnya - dalam bahasa-bahasa India dan ini digunakan secara bergantian oleh masyarakat dan secara resmi.

Meskipun negara ini secara tradisional selalu menggunakan India dalam sebutan seperti presiden atau perdana menteri saat berkomunikasi dalam bahasa Inggris, Presiden Droupadi Murmu awal pekan ini menyebut dirinya sebagai "Presiden Bharat" dalam undangan makan malam untuk resepsi para pemimpin G20, sehingga memicu kontroversi.

Saat Modi menyatakan KTT di New Delhi dibuka pada Sabtu, ia duduk di belakang papan nama meja bertuliskan "Bharat", sedangkan logo G20 menggunakan kedua nama tersebut - "Bharat" ditulis dalam bahasa Hindi dan "India" dalam bahasa Inggris.

Di masa lalu, plakat semacam itu pernah menggunakan kata "India".

Berbicara dalam bahasa Hindi, bahasa yang digunakan oleh mayoritas penduduk, Modi mengatakan: "Bharat menyambut baik para delegasi sebagai Presiden G20."

New Delhi menjadi tuan rumah bagi para pemimpin negara-negara besar untuk menghadiri pertemuan puncak blok tersebut di sebuah pusat konvensi baru yang berbentuk keong senilai 300 juta dolar AS yang disebut Bharat Mandapam, di seberang benteng batu abad ke-16.

Meskipun beberapa pendukung nama Bharat mengatakan "India" diberikan oleh penjajah Inggris, para sejarawan mengatakan bahwa nama tersebut sudah ada sejak berabad-abad sebelum pemerintahan kolonial.

Rashtriya Swayamsevak Sangh, induk ideologis dari Partai Bhartiya Janata (BJP) yang berkuasa, selalu bersikeras menyebut negara itu Bharat.

Saingan Modi mengatakan perubahan tersebut dipaksakan oleh aliansi oposisi baru yang dibentuk oleh 28 partai pada bulan Juli yang disebut INDIA atau Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India, untuk menghadapi BJP dalam pemilihan parlemen tahun depan.

Juru bicara Kantor Perdana Menteri tidak menanggapi permintaan komentar.