Ganjar Ungkap Pemprov Jateng akan Terus Intervensi Penanganan Kemiskinan Ekstrem

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan intervensi terhadap penanganan kemiskinan ekstrem, meskipun di beberapa daerah angkanya sudah menunjukkan penurunan.

"Hari ini kita rapatkan bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem kita. Datanya ini bagus ya, progres intervensi penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng menunjukkan grafik yang bagus dan terus menurun, kita membuat cara ekstra, kita coba intervensi yang ekstrem ya," kata Ganjar usai memimpin Rapat Intervensi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Bersama Pemerintah Daerah di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (14/8).

Gubernur Ganjar menjelaskan bahwa berdasarkan grafik intervensi penanganan kemiskinan ekstrem per 13 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB cukup bagus dan berdasarkan data tersebut diketahui tengkes (stunting) dan disabilitas berhasil diintervensi 100 persen.

"Dua klaster itu termasuk yang paling cepat terintervensi.Stuntingdan disabilitas itu semua bisa kita intervensi 100 persen, khususnya untuk yang miskin ekstrem," ujar dia.

Klaster berikutnya yang sudah banyak terintervensi adalah angka tidak sekolah untuk anak dalam keluarga miskin ekstrem tercatat sebanyak 10.948 anak atau 72,1 persen telah mendapatkan intervensi, sisanya masih ada 4.242 anak usia sekolah atau 27,9 persen yang belum terintervensi.

"Kedua, angka tidak sekolah. Ini saya minta untuk dicari dan tadi ditemukan banyak daerah yang ketika lulus SMP mau ke SMA atau SMK atau MAN itu tidak ada sekolahnya, maka tadi, apakah sekolah virtual, apakah kemudian satu atap, ini banyak cara yang mesti kita selesaikan. Saya sarankan kalau tidak jadi anak asuh, dibawa ke tempat yang ada, terus kita biayai. Apakah itu beasiswa atau gotong royong," tutur dia.

Selanjutnya, yang menunjukkan grafik bagus dalam progres intervensi penanganan kemiskinan ekstrem terdapat pada klaster tidak bekerja. Ada sekitar 23.589 jiwa yang sudah mendapat intervensi dan sudah bekerja, sisanya sekitar 40.089 jiwa masih masuk dalam daftar intervensi dan akan diberikan pelatihan agar siap bekerja.

"Tidak bekerja angkanya juga bagus ini diintervensi. Ada yang kita latih, ada yang kemudian kita dorong dan bantu untuk bisa bekerja di perusahaan," ungkap Gubernur Jateng itu.

Menurut Ganjar, intervensi untuk jamban bagi keluarga miskin ekstrem juga cukup bagus. Saat ini sebanyak 13.993 rumah telah memiliki jamban. Sisanya masih ada sekitar 15.574 rumah yang harus diintervensi.

Ganjar juga mengaku akan menggenjot intervensi pada penanganan rumah tidak layak huni dan listrik. Adapun untuk kebutuhan intervensi listrik ini juga masih banyak. Saat ini data yang sudah diintervensi sebanyak 3.283 rumah tangga dan masih ada sekitar 12.596 rumah tangga yang menunggu untuk diintervensi.

Untuk klaster ini, lanjut dia, dibutuhkan kerja sama dengan PLN karena ternyata masih ditemukan adanya data yang tidak sinkron. "Listrik itu urusannya dengan PLN maka ada data yang tidak sinkron antara data yang masuk di DTKS dengan yang harus diintervensi. Maka saya sampaikan, mari kita cari cara yang lain saja. Kalau perlu ditempeli dengan tenaga surya yang penting di tempat itu ada," kata dia.

Berdasarkan data-data itu, Ganjar mendorong adanya kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, di mana ada tempat yang masih terdapat kemiskinan ekstrem agar melakukan percepatan.Ant/I-1