Konflik di Kongo Memburuk, Misi Perdamaian PBB Akan Berakhir

KINSHASA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan misi badan itu di Republik Demokratik Kongo (DRC) sedang memasuki "fase terakhir". Dia memperingatkan situasi di negara yang dilanda konflik itu makin memburuk.

Dalam sebuah laporan yang ditujukan kepada Dewan Keamanan PBB, Guterres menyampaikan penilaian yang gamblang atas gejolak di Kongo dan menetapkan rencana untuk "penarikan yang dipercepat dan bertanggung jawab" misi MONUSCO PBB setelah hampir 25 tahun di negara tersebut.

Dokumen setebal 15 halaman yang diterbitkan pada Kamis (10/8) menunjukkan ketegangan regional yang meningkat dan situasi kemanusiaan yang memburuk selama setahun terakhir, "ratusan ribu warga sipil dipindahkan secara paksa".

"Kekerasan seksual terhadap anak meningkat lebih dari dua kali lipat dari 2021 hingga 2022," tambah laporan itu.

Dikatakan bahwa di provinsi timur Kivu Utara dan Ituri, dua daerah yang paling parah terkena dampak kekerasan, 28 dan 39 persen penduduk mengungsi, yakni sekitar empat juta orang.

Inti dari konflik ini adalah kebangkitan kelompok pemberontak M23 yang telah "merebut sebagian besar" wilayah, katanya.

Pemberontak telah "mendirikan administrasi paralel dan ilegal" dan melakukan "penangkapan sewenang-wenang dan eksekusi di luar hukum", kata laporan itu.

Dokumen tersebut tidak menyebutkan pasukan Rwanda hadir di samping M23 di tanah Kongo, bertentangan dengan laporan baru-baru ini oleh Kelompok Pakar PBB di DRC yang membuat banyak negara mengutuk Rwanda karena keterlibatannya dalam konflik tersebut.

Keberangkatan terakhir misi PBB menjadi inti perdebatan tentang masa depan DRC selama bertahun-tahun, dan merupakan sumber ketegangan dan retorika populis di negara tersebut.

"MONUSCO terus menjadi fokus ketidakpuasan dan frustrasi rakyat atas kelambanannya," kata Guterres.

Sejalan dengan keinginan pemerintah DRC, PBB menegaskan kembali kesediaannya untuk menarik MONUSCO. Namun dia memperingatkan "penarikan prematur... akan memiliki konsekuensi bagi warga sipil yang mengandalkan Misi untuk perlindungan dan keselamatan mereka".

Pada September 2022, Presiden Kongo Felix Tshisekedi mengatakan kepada France 24, dia yakin tidak akan ada alasan bagi MONUSCO untuk bertahan setelah pemilihan presiden Desember 2023, ketika dia mencalonkan diri kembali.