Tak Berizin, Ribuan Atribut Parpol Diturunkan Satpol PP DKI

Selasa, 25 Jul 2023, 10:54 WIB

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menurunkan sebanyak 2.792 lembar alat peraga partai politik (parpol) berbentuk baliho maupun spanduk (banner)yang tidak berizin atau waktu penayangannya sudah habis.

"Ada 2.792 lembar alat peraga yang kita turunkan terdiri dari 2.506 bendera dan 244 banner hingga Senin kemarin," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (25/7).

Ket. Foto: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyita atribut berupa spanduk dan baliho partai politik yang tidak memiliki izin atau sudah habis masa penayangannya, Senin (24/7/2023). — Sumber: ANTARA/Satpol PP DKI Jakarta
Penertibandilaksanakan secara selektif berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan perizinan masa waktu penayangannya.

Arifin menyebutpenertiban dilakukan untuk media informasi alat peraga atas nama masyarakat dari berbagai partai politik yang dipasang tidak sesuai aturan Perda Nomor 8 Tahun 2007 terkait Ketertiban Umum.

"Berdasarkan data per tanggal 20 Juli 2023, terdapat beberapa Partai Politik yang masa tayangsudahberakhir dan sudah mulai diturunkan petugas Satpol PP," ujar Arifin.

Selain itu, Satpol PP DKI juga telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai atribut partai politik yang masuk ke kanal pengaduan JAKI pada Juli 2023 yakni sebanyak 465 laporan.

Arifin berharapagar pemasangan alat peraga yang berhubungan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap mengikuti peraturan daerah yang berlaku.

Lalu, pihak pemasang alat peraga tersebut juga diimbau untuk memperhatikan atributyang sudah dipasang ditempat-tempat umum supaya tetap terjaga kondisinya.

"Agar tidak mengganggu estetika kota dan juga tidak membahayakan masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum," ucap Arifin.

Adapun orang ataupun badan yang ingin memasang spandukatau baliho di fasilitas umum harus mengajukan surat pemberitahuan atau permohonan kepada Kepala Satpol PP DKI Jakarta.

Hal tersebut berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 pasal 52 ayat 2 bahwa setiap orang atau badan diberi kesempatan untuk memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya di fasilitas umum setelah mendapat izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: Antara

Berita Terkait:

Berita Terbaru

Rasa Aman dan Nyaman, 61 Tenaga Kesehatan Dikirim Layani Puskesmas di Papua Pegunungan.

RSUD Zainal Umar Sidiki Gorontalo Utara Gunakan Alat Rontgen Canggih Tingkatkan Layanan Kesehatan.

BKKBN Bali Nilai GAMAS Selaras dengan Peran Ayah dalam Budaya Bali.

Wali Kota Bekasi Tekankan MPLS Aman dan Menyenangkan bagi Siswa Baru.

Kemenkeu Kawal Pemanfaatan APBN Rp504,8 Miliar untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kaur.

Lebih dari 2.700 Orang Diperkirakan Meninggal Akibat Gelombang Panas di Inggris

BPBD Tangerang: 25 Kecamatan Masuk Zona Rawan Kebakaran dan Kekeringan Saat Kemarau.

BMKG Prakirakan Sumatera Utara Masih Berpotensi Hujan Sepekan ke Depan

Garda Revolusi Iran Dilaporkan Menahan Mantan Presiden Ahmadinejad Atas Dugaan Jadi Aset Intelijen Mossad

Harga Emas Antam Turun Lagi Rp20.000 Menjadi Rp2,615 Juta/Gr pada Selasa

Guncangan Besar di DC Era James Gunn Terancam Berakhir, SnyderVerse Bisa Dapat Jalan Pulang

Perkuat Kemandirian Ekonomi, BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi Lintas Sektor Bekali Ahli Waris Wirausaha

Harga Emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian Mengalami Penurunan pada Selasa Ini

Indonesia Bisa Lolos Middle Income Trap, Berikut Kuncinya dari Pakar UI

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Program PEKA, Gandeng Wagub Rano Berdayakan Ahli Waris

Rudal Iran Hantam Dua Kapal Tanker UEA di Selat Hormuz, 1 Kru Tewas

Kapolres Kotabaru Raih Dua Pin Emas Kapolri usai Bongkar Jaringan Narkotika Fredy Pratama.

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.