Para Politisi Jangan Membuat Gaduh

DENPASAR - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap para politisi dan tokoh politik di Tanah Air ikut menciptakan kondisi politik yang kondusif dan tidak membuat gaduh agar ekonomi bisa tetap tumbuh positif menjelang Pemilu 2024.

"Tokoh-tokoh politik supaya mampu menciptakan kondisi politik yang kondusif dan tidak gaduh. Itu juga akan membuat ekonomi kita tumbuh positif," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, di Denpasar, Bali, Sabtu (15/7).

Seperti dikutip dari Antara, Sarman mengatakan ketika kondisi politik kondusif maka investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia dan pengusaha juga bisa merasa yakin.

"Tetapi kalau misalnya gaduh (kondisi politik) ini akan membuat pengusaha-pengusaha psikologinya terganggu dan investor juga akan ragu masuk," ucapnya di sela-sela menghadiri Rapimprov Kadin Bali.

Oleh karena itu, lanjut dia, menjadi tantangan dan tugas bersama agar proses politik di tahun politik ini bisa berjalan dengan damai, tertib dan baik.

Ketua MPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengingatkan publik agar tidak fanatik saat mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah saat Pemilu 2024.

Menurut dia, Pemilu 2024 seharusnya menjadi ajang yang mempersatukan seluruh kelompok masyarakat, bukan memecah-belah.

"Mari dukung caleg (calon legislatif), capres (calon presiden), cagub (calon gubernur), cabup (calon bupati)/cawalkot (calon wali kota) kita dengan sewajarnya. Tidak perlu fanatik dan berlebihan apalagi sampai mengorbankan ikatan kekeluargaan, menyebabkan perceraian, hingga membelah ikatan soliditas kebangsaan kebangsaan," kata Bambang.

Menjaga Persatuan

Dia menjelaskan menjaga persatuan dapat dilakukan melalui ruang-ruang digital, termasuk di dalamnya media sosial. "Jaga ruang digital kita dari polusi politisasi yang dapat menyebabkan rusaknya persaudaraan antarsesama anak bangsa," kata Bambang Soesatyo yang juga populer dengan sapaan Bamsoet.

Ketua MPR menyampaikan menjaga ruang digital perlu seiring dengan upaya meningkatkan keberadaban dan literasi digital. Sikap beradab dan literasi yang tinggi, menurut Bamsoet, dapat mencegah adanya kampanye-kampanye negatif (black campaign) terhadap para calon pemimpin yang maju saat Pemilu 2024.

Terkait upaya mencegah kegaduhan ini sebelumnya Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024.

Akmal mengatakan netralitas para ASN jelang kontestasi Pemilu 2024 harus benar-benar dijaga. "Saat ini tahun politik telah dimulai, diminta betul-betul menjadi ASN yang netral," katanya.

Akmal menjelaskan, ada dua hal yang menjadi perhatian terkait netralitas para ASN memasuki tahun politik 2024. Dua hal tersebut adalah pentingnya ASN untuk tidak menyalahgunakan kewenangan serta tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan kontestasi.

Menurutnya, sejumlah fasilitas negara berupa kendaraan, bangunan dan lainnya diharapkan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kontestasi politik untuk mendukung pasangan calon tertentu pada Pemilu 2024.

"Kami sebagai ASN diamanahkan kewenangan, maka dari itu jangan disalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh negara untuk kepentingan-kepentingan kontestasi. Termasuk, jangan disalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan kontensasi," katanya.

Akmal mengapresiasi kinerja para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang dan terus mendorong para pelayan publik itu memberikan berbagai perubahan untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

"Saya minta, kalau ingin Kota Malang ini menjadi luar biasa maka para ASN jangan bekerja biasa-biasa saja. Siapa lagi yang akan membuat perubahan di republik ini kalau bukan kita," katanya.