Jokowi: Fokus Bekerja Agar RI Terhindar Dari Situasi Buruk

» Dulu tahun 1997-1998 enggak ada 10 negara yang jadi pasien IMF, sekarang ini 96 negara jadi pasien IMF.

» Perubahan sekarang berlangsung sangat cepat dengan tingkat uncertainty dan volatilnya tinggi.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tetap fokus bekerja agar Indonesia tidak masuk kategori buruk di tengah berbagai situasi sulit yang melanda dunia maupun stabilitas dalam negeri menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ) di Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu, di mana ia menyebut dirinya tidak mau kehilangan fokus yang mungkin menyebabkan terganggunya stabilitas politik.

"Saya enggak mau, saya dibawa ke sana ke sini. Kita saat ini masih dalam posisi bekerja, fokus agar negara kita tidak masuk ke dalam kategori-kategori yang tidak baik," kata Jokowi dalam arahannya.

Oleh karena itu, Jokowi mengapresiasi pernyataan Ketua Umum ABJ Michael Umbas bahwa kelompok relawan itu tidak tergesa-gesa dan tetap tenang tanpa terbawa arus di tengah tahun politik menyongsong Pemilu-Pilpres 2024.

"ABJ tidak grasa grusu, masih tenang, tidak terbawa arus ke sana ke sini, dan masih bekerja di bidangnya masing-masing. Itu juga yang saya lakukan," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa situasi global masih dilanda kesulitan dan ketidakpastian dampak pandemi Covid-19.

Bahkan menurut Jokowi perekonomian dunia belum tampak tumbuh kembali, antara lain terbukti dengan fakta bahwa 96 negara menjadi "pasien" Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

"Dulu tahun 1997-1998 enggak ada 10 negara yang jadi pasien IMF, itu goncang semuanya, yang pemerintah kita ambruk saat itu. Sekarang ini 96 negara jadi pasien IMF," kata Jokowi.

Jokowi kembali mengingatkan bahwa segenap masyarakat Indonesia patut bersyukur karena berada di posisi yang relatif normal antara lain ditilik dari pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2022 dan 5,03 persen pada kuartal I 2023.

"Kalau kondisi ini bisa kita pertahankan, kita akan jadi yang terbaik di seluruh dunia. Kalau di G20 kita terbaik sekarang ini," katanya.

Jokowi juga menuturkan pencapaian baik dalam hal pengendalian inflasi, yang berada di level 5,9 persen pada 2022 dan semakin bisa dikendalikan menjadi 3,5 persen pada Juni 2023.

Menurut Jokowi tingkat inflasi naik di nyaris semua negara lain, bahkan ia menyebut di Eropa hal itu terlihat dengan lonjakan kenaikan harga gas yang mencapai 700 persen.

"Kita (harga) naik BBM 10 persen, 20 persen, demonya tiga bulan. Ini naiknya 700 persen bayangkan, setiap hari demo enggak ada habisnya berapa tahun," katanya.

Pengamat politik sekaligus Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut tepat karena perubahan situasi global maupun dalam negeri dapat berlangsung cepat, dan mengandung ketidakpastian sehingga pemerintah perlu memastikan stabilitas nasional demi kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

"Sebab pascapandemi dan situasi internasional juga sedang tidak baik baik saja karena perang Russia-Ukraina juga tak kunjung selesai sehingga memengaruhi kondisi makro global. Memang perubahan sekarang berlangsung sangat cepat dengan tingkat uncertainty dan volatilnya tinggi sehingga variabel pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi cenderung kian kompleks," kata Surokim.

Dirasakan Manfaatnya

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa menegaskan bahwa Presiden memang harus fokus mengeksekusi program programnya agar benar benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Hal itu kata Awan, merupakan bentuk pengabdian sebagai Kepala Negara. "Selagi masih menjadi Presiden memang harus fokus jalankan amanah," tegas Awan ketika dihubungi, Minggu (16/7)

Ia mengatakan, jika pemerintah tidak fokus, dampaknya sulit dirasakan. "Jika tidak maka program program ekonomi akan terganggu dan kesejahteraan rakyat akan terkena imbasnya," tegasnya.

Adapun program yang bakal terganggu apabila pemerintah tidak fokus ialah stabilisasi harga, menjaga daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan sesi akhir kepemimpinan Jokowi jangan sampai terganggu oleh transisi kepemimpinan, sehingga stabilitas politik menjadi harga mati.

"Presiden harus memastikan bahwa peluang menjadi negara maju, dengan GDP urutan ke 16 dan PPP urutan ke sepuluh terbesar didunia, bisa berlanjut di era transisi dan di kepemimpinan selanjutnya," papar Aditya.

Yang harus digarisbawahi, Presiden Jokowi cukup serius mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dengan fokus pada upaya pada pembangunan industri hilir. Dan hal itu tidak boleh terganggu oleh transisi politik maupun gejolak geopolitik dunia.

"Penting bagi semua elit politik untuk dewasa dan memiliki sifat kenegarawanan sehingga Indonesia tetap bisa tumbuh di tengah segala tantangan dunia yang begitu kompleks," kata Aditya.