DPRD Jabar Terima Aduan Kasus PPDB di Bogor

Selanjutnya, DPRD Kota Bogor pun menyarankan agar tim khusus verifikasi memberi keterangan publik melalui media massa yang tidak membuat polemik PPDB berkepanjangan. "Tim verifikasi harus lebih bijaksana dalam menyampaikan informasi ke media agar tidak membuat keresahan dan kegaduhan di masyarakat," ungkap Dadang.

Di sisi lain, kata Dadang, Pemerintah Kota Bogor diharapkan bisa memberi laporan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim khusus verifikasi. Hal tersebut bertujuan untuk mencari siapa pelaku yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam proses PPDB di Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor telah membentuk tim khusus verifikasi faktual yang salah satunya untuk membongkar calo PPBD setelah viral ada kecurangan titip identitas anak di kartu keluarga terdekat sekolah dan dugaan manipulasi data kependudukan lain.

Data terbaru yang dilaporkan tim khusus dalam rapat kerja bersama DPRD Kota Bogor di gedung dewan setempat, Senin (10/7), telah ada lebih kurang 900 data yang diverifikasi, terdapat 577 data yang dinyatakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sedangkan untuk data yang tidak sesuai berjumlah 297 dengan sisa 36 data yang belum terverifikasi sampai rapat dimulai dan terdapat tiga data yang tidak dapat diverifikasi karena beralamat di luar Kota Bogor.

"Hasil verifikasi harus di-follow up oleh inspektorat dan kami minta untuk disampaikan ke DPRD," kata Dadang.