Program Pemberdayaan UMKM Belum Sesuai Harapan

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak sekadar mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masuk ke ekosistem digital, tetapi harus mengupayakan agar lebih berkembang dan naik kelas, salah satunya melalui digitalisasi.

Presiden Tangan Di Atas (TDA) 8.0, Eko Desriyanto, di hadapan para entrepreneurship di Jakarta, Rabu (21/6), mengatakan untuk naik kelas, pelaku usaha harus mendapat pendampingan dari mentor yang memang sudah memiliki skill dan pengalaman yang memadai.

Di komunitasnya sebagai salah satu inkubasi untuk melahirkan dan mengembangkan entrepreneurship, pelatihan dan pendampingan diberikan secara berjenjang. Pengusaha skala menengah menjadi mentor bagi usaha kecil, begitu juga usaha kecil mendampingi yang mikro dan yang mikro menjadi mentor usaha supermikro.

Dengan pendampingan, Eko yang juga memimpin salah satu perusahaan UMKM yang telah listing di bursa itu berharap semakin banyak lahir wirausahawan baru ke depan.

"Negara akan maju kalau banyak lahir para pengusaha, karena bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi negara," kata Eko.

Saat ini, jelasnya, jumlah wirausahawan di Indonesia masih sangat terbatas atau sekitar 3,18 persen dari total penduduk. Angka tersebut tertinggal jauh dari negara Asean, yaitu Singapura 8,76 persen, Thailand 4,26 persen, dan Malaysia 4,74 persen.

Padahal untuk menjadi sebuah negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, minimal harus memiliki 4 persen pengusaha dari jumlah populasi di suatu negara. Negara-negara maju saat ini rata-rata rasio pengusahanya mencapai 12-14 persen dari total populasi.

Di Indonesia, sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60 persen serta menyerap 97 persen tenaga kerja di Tanah Air.

Dalam kesempatan berbeda, pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan kebijakan pemerintah terhadap pelaku UMKM masih setengah hati.

Hal itu terlihat pada jumlah UMKM di Indonesia yang cukup banyak, tetapi kredit atau pembiayaan ke sektor tersebut hanya sekitar 19-20 persen. Begitu juga akses ke pasar masih kurang, sehingga UMKM yang go digital juga masih sedikit. Kemudian, UMKM go export juga sangat sedikit.

"UMKM seharusnya bisa diintegrasikan dengan perusahaan multinasional sehingga menjadi bagian global value chain. UMKM juga mendapat transfer knowledge dan transfer teknologi sehingga mereka mandiri dan tidak berhenti menjadi UMKM, tetapi jadi usaha yang lebih besar.

Diragukan

Sementara itu, peneliti ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan data 22 juta UMKM masuk ke ekosistem digital sebagaimana disampaikan pemerintah itu datanya kurang valid dan tidak akurat.

"Kalau benar, berarti hampir 90 persen UMKM kita sudah terdigitalisasi dan saya meragukan hal itu," kata Nailul.

Terkait dengan pengembangan UMKM, dia menegaskan kalau pemberdayaan UMKM sangat jauh dari harapan. Maka tidak heran, kalau program-program yang dikerjakan pemerintah rata-rata hanya di bagian hulu dan tidak mempertimbangkan sustainability dari UMKM. Makanya banyak program yang asal-asalan.

"Pendataan lengkap UMKM (termasuk supermikro) sangat susah dijumpai. Kalau datanya saja sulit, bagaimana membuat kebijakan yang tepat?" tanya Nailul.

Hal itu pula yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel saat mengetahui kalau bantuan UMKM malah banyak disalahgunakan untuk program absurd atau tidak bermanfaat.

Dari temuan terungkap sebuah kabupaten mengalokasikan 1,9 miliar rupiah untuk perjalanan dinas dan honor dari total anggaran program pengembangan UMKM sebesar 2,5 miliar rupiah.

Pelaksana Tugas, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Liz Zeny Merry, dalam konferensi pers Festival Indonesia Pesta Anak Bangsa di Jakarta, Rabu, mengatakan meski angkanya terus tumbuh, tren UMKM yang onboarding ke ekosistem digital menurun.

Hingga Maret 2023, sebanyak 22 juta UMKM tercatat telah onboarding masuk ke ekosistem digital atau mendekati target pemerintah 30 juta UMKM onboarding pada 2024.