Bahayakan Demokrasi, DPR Harap MK Tak Paksakan Sistem Proporsional Tertutup

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti akan membahayakan demokrasi karena merugikan partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu.

"Bila MK memaksakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024, parpol sebagai peserta pemilu paling rugi. Tanda bahaya untuk perjalanan demokrasi," ujar Yanuar dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut dia, internal parpol akan mengalami guncangan karena mesin parpol akan kekurangan energi sebagai akibat pasifnya sejumlah calon anggota legislatif (caleg) yang berada di urutan lebih bawah. Tidak dimungkiri, bisa saja ada caleg yang memilih diam untuk bertarung atau mundur.

Padahal, lanjut dia, kegairahan seseorang menjadi caleg, antara lain, karena adanya keadilan dalam sistem proporsional terbuka. Sistem ini membuat caleg terpilih itu atas dasar suara terbanyak, bukan karena nomor urut. "Kondisi semacam itu tentu saja sangat merugikan partai," tegasnya.

Dalam waktu pendek, lanjut Yanuar, partai dipaksa untuk tentukan strategi baru dalam pemenangan pemilu yang bercorak tertutup. Hal ini bukan persoalan ringan bagi kebanyakan partai politik peserta pemilu.

Ia melihat mereka yang terus-menerus mendorong sistem proporsional tertutup sangat memahami kondisi internal parpol.

Hal inilah yang diharapkan karena parpol tidak siap bertarung dalam kontestasi politik. Untuk itu, mereka dengan mudah bisa mengendalikan situasi pemilu sesuai dengan skenarionya.

Yanuar mengatakan bahwa pemaksaan sistem proporsional tertutup adalah cermin bahwa mereka yang ingin melanggengkan kekuasaan sangat pesimistis dan tidak percaya diri untuk bertarung dalam sistem terbuka.

"Mereka ingin menguasai keadaan, tetapi dengan cara yang membahayakan demokrasi, membawa kembali demokrasi ke alam kegelapan. Apalagi, dengan menyeret MK terlibat dalam urusan ini," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sistem pemilu adalah komponen yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah. Adapun sikap delapan parpol yang ada di DPR sangat jelas, yaitu menolak proporsional tertutup.

"Mungkin kondisi ini juga yang turut mendorong MK harus dikondisikan masuk ke pusaran politik sebagai jalan pintas untuk menusuk jantung parpol," ucap Yanuar.

Pada akhirnya, kata dia, MK diuji kecerdasan dan kebijaksanaan politiknya. Padahal, ini bukan urusan akademik perdebatan konsep tentang sistem pemilu, melainkan ini permainan politik yang liar.

"Bila MK bisa keluar dari pusaran politik yang membabi buta ini, MK akan dicatat sejarah sebagai penyelamat demokrasi. Kita lihat saja nanti apa yang diputuskan MK," katanya.