Pembangunan Ekonomi di Asia Masih Hadapi Banyak Hambatan

BEIJING - Perkembangan ekonomi dan perdagangan di Asia-Pasifik masih menghadapi banyak gangguan dan tantangan. Meski ada kesulitan yang dihadapi oleh kawasan itu, tetapi Tiongkok, sebagai negara berkembang utama, bersedia memberikan kontribusi yang semestinya.

Demikian dikatakan Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, baru-baru ini seperti dikutip dari The Straits Times, pada konferensi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Detroit, Amerika Serikat (AS).

Seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/5), pada konferensi ini Wang bertemu dengan beberapa pemimpin dan bertukar pandangan tentang masalah ekonomi dan perdagangan multilateral dan bilateral di tengah keretakan dan ketidakpastian perdagangan global yang lebih luas.

"Kawasan Asia-Pasifik selalu menjadi kawasan dengan vitalitas pertumbuhan, potensi pembangunan, dan ketahanan ekonomi terbesar dalam ekonomi global, namun perkembangan ekonomi dan perdagangan masih menghadapi banyak gangguan dan tantangan," kata Wang, dalam pernyataan Kementerian Perdagangan Tiongkok.

Wang juga membahas posisi Tiongkok dalam mendukung sistem perdagangan multilateral dan mempromosikan pembangunan perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif.

"Tiongkok menyerukan ekonomi APEC untuk terus menjunjung tinggi regionalisme terbuka, dengan teguh mempromosikan proses integrasi ekonomi regional, memperdalam kerja sama perdagangan dan investasi lebih lanjut, dan berbagi peluang dan keuntungan yang dibawa oleh pengembangan terpadu rantai industri dan rantai pasokan regional," kata Wang.

Rantai Pasokan Global

Para pemimpin dunia telah mencari cara untuk memperkuat rantai pasokan global, yang masih goyah di dunia pasca-Covid-19.

Perekonomian Tiongkok telah berjuang untuk mendapatkan kembali pijakan yang kokoh setelah kebijakan Covid-19 tiga tahun yang ketat menghambat pertumbuhan. Pembatasan sebagian besar dibongkar pada bulan Desember dan pemerintah telah meningkatkan beberapa langkah untuk memicu ekspansi ekonomi.

Wang juga mendesak negara-negara APEC untuk melakukan pertukaran kebijakan dan koordinasi, mempromosikan kerja sama industri dan investasi infrastruktur, membantu ekonomi yang kurang berkembang, dan membantu usaha kecil dan menengah berbagi peluang pembangunan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak Menteri Perdagangan APEC menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"APEC berperan penting sebagai inkubator gagasan. Untuk itu, APEC harus terus berin ovasi dan memberikan agenda pemikiran yang jelas terhadap sistem perdagangan multilateral, untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta membuat pertumbuhan inklusif," ujar Zulkifli.

Zulkifli juga menekankan bahwa kolaborasi adalah kunci, sehingga partisipasi aktif Menteri Perdagangan APEC dan pembuat kebijakan dapat memberikan solusi atas berbagai tantangan ekonomi saat ini, termasuk dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral.

"Pada Konferensi Tingkat Menteri lalu, kita melihat bahwa WTO mampu menghasilkan kesepakatan dan ikut bertanggung jawab atas situasi pandemi. Untuk itu, Indonesia berharap para Menteri Perdagangan APEC dapat menjaga momentum ini dan mendorong agar KTM WTO ke-13 tahun 2024 mampu memberikan hasil yang signifikan," katanya.

Zulkifli mengatakan WTO tengah menghadapi tantangan untuk melakukan reformasi, baik dalam meningkatkan fungsi-fungsi utamanya, maupun juga tekanan untuk mengatasi ketimpangan.

Untuk memperkuat WTO, diperlukan penegasan prinsip-prinsip dasar WTO, khususnya perbaikan atas ketentuan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang dan kurang berkembang.

"Kita sebagai Menteri Perdagangan APEC juga harus sepakat merumuskan solusi permasalahan penyelesaian sengketa dan menyelesaikan krisis di Badan Banding," katanya.

Guna menyukseskan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-13, dia juga mengajak Menteri Perdagangan APEC memberikan dorongan politis untuk melanjutkan negosiasi yang substantif dan berimbang, dalam pembahasan isu pertanian (public stockholding dan special safeguard mechanism), subsidi perikanan, jasa, serta isu-isu baru seperti e-commerce, fasilitas investasi, dan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM).