Dinpertan Purbalingga Minta Petani Antisipasi kekeringan

PURBALINGGA - Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mengimbau petani di wilayah itu untuk mewaspadai dampak kekeringan terhadap sektor pertanian pada musim kemarau 2023 yang riskan mengakibatkan gagal panen.

"BMKG memprediksi kemarau yang akan terjadi mulai pertengahan Juni, dapat menimbulkan potensi kekurangan air atau kekeringan lahan pertanian," kata Kepala Dinpertan Kabupaten Purbalingga Mukodam di Purbalingga, Selasa.

Berdasarkan data, lahan pertanian yang berpotensi mengalami kekurangan air di Kecamatan Kemangkon dengan luasan lahan mencapai kisaran 300 hektare atau 13 persen dari total luas lahan pertanian 2.200 hektare.

Menurut dia, kondisi kekurangan air tersebut juga dimungkinkan dapat terjadi di Kecamatan Kaligondang, khususnya Desa Penolih, Cilapar, dan Tejasari dengan luas lahan sekitar 90 hektare.

"Langkah antisipasi yang kami siapkan adalah sosialisasi penghematan pemakaian air irigasi untuk pertanian dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk meminimalisasi kebocoran air irigasi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya menyiapkan bantuan pompanisasi berupa pinjaman pompa air dari Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alistan) Dinpertan Kabupaten Purbalingga serta batuan bahan bakar minyak (BBM) untuk pompanisasi.

Ia mengatakan sosialisasi kepada para petani terkait dengan antisipasi dampak kekeringan pada musim kemarau 2023 sudah mulai dilaksanakan.

Menurut dia, sosialisasi tersebut dilakukan mengingat potensi dampak kekeringan bagi tanaman padi yang saat ini sedang tumbuh adalah terhambatpertumbuhan dan bisa sampai kering atau puso jika tidak mendapat air sama sekali.

"Oleh karena itu, kami siapkan antisipasi dengan pompanisasi agar tanah dapat tetap terjaga cukup basah, tidak harus tergenang," ujarnya.

Mukodam mengatakan langkah antisipasi lainnya berupa penyediaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang tahun ini untuk sementara disiapkan bagi lebih dari 1.500 hektare sawah secara gratis.

Dalam hal ini, kata dia, petani tidak perlu membayar premi karena telah ditanggung oleh pemerintah.